Abdya – Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh melakukan sosialisasi dan evaluasi penggunaan dana penanganan Covid-19 di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Rabu (17/12/2020).
Dalam kegiatan yang berlangsung di aula Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Abdya dihadiri 20 orang dari unsur Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), Kajari Abdya dan unsur lainnya.
Tim dari Kejati Aceh dihadiri Teuku Herizal SH MH selaku Ketua Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan dua anggotanya, Fakhrilah SH MH dan H Munawal Hadi SH MH.
Dalam pertemuan itu, tim Kejati Aceh menyampaikan materi antara lain terkait strategi anti korupsi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan bentuk-bentuk pencegahan dan penindakan penyimpanan penggunaan dana Covid-19.
Selain itu juga terkait peran pelaku pengadaan barang yang menggunakan dana Covid-19, tahapan pengadaan barang /jasa penanganan Covid-19, serta kewajaran harga pengadaan barang/jasa Covid-19.
Di akhir pertemuan juga berlangsung tanya jawab seputar ketentuan dan aturan penggunaan dana Covid-19 yang kemudian langsung dijawab oleh tim dari Kejati Aceh.
Irbanwil II Inspektorat Abdya menanyakan terkait adanya SKPK yang terlebih dahulu menerima barang, namun dokumen – dokumen belum diberikan oleh penyedia, dikawatirkan menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari.
Kabid BPBK menanyakan terkait adanya belanja barang yang tidak sesuai dengan pos anggaran, sehingga terjadi ketidakwajaran harga, saat pengadaan barang Covid-19.
Ketua Forum Geuchik Abdya, mengharapkan pihak kejaksaan terus melakukan pendampingan, karena merasa awam hukum, sehingga dalam penggunaan dana Covid-19 sesuai dengan aturan yang berlaku
Sekretaris Dinas Kesehatan, mengharapkan agar Tim JPN Kejati Aceh terus memberikan arahan dan bimbingan terkait dengan penggunaan dana Covid-19. (IA)
