JAKARTA – Tim MoU Helsinki yang dibentuk Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haythar mengadakan pertemuan dengan beberapa kementerian terkait upaya percepatan implementasi MoU Helsinki tahun 2005 dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA)
Kabag Humas dan Kerja Sama Wali Nanggroe M Nasir Syamaun dalam keterangannya, Senin (21/3) mengatakan, pertemuan tersebut merupakan inisiasi Tim MoU Helsinki, dan difasilitasi Menko Polhukam, berlangsung di ruang pertemuan Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, 14 Maret 2022.
Hadir pada pertemuan tersebut Ketua Tim MoU Helsinki Kamaruddin Abu Bakar atau Abu Razak (unsur KPA), Wakil Ketua Muhammad Raviq (Staf Khusus Wali Nanggroe), Sekretaris Zainal Abidin (Universitas Syiah Kuala) dan sejumlah anggota tim lainnya.
Dari Pemerintah Pusat, selain perwakilan Kemenko Polhukam turut hadir perwakilan Kemendagri, Kemenkumham, Kemenkeu, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Sekretaris Negara.
Pada pertemuan lintas kementerian tersebut, Abu Razak mengatakan pihaknya meminta Pemerintah Pusat segera mengimplementasikan seluruh butir-butir MoU Helsinki dan pasal-pasal dalam UUPA.
“Baik yang belum maksimal (implementasinya) dan yang sama sekali belum terimplementasikan,” katanya.
Abu Razak juga menyampaikan kondisi Aceh pascadamai, hingga hari ini ada banyak desakan dari berbagai kalangan agar apa yang telah diperjanjikan Pemerintah Pusat dapat segera diimplementasikan.
“Kita tidak meminta revisi UUPA, tapi maksimalkan implementasi pasal-pasal dari UUPA yang merupakan produk hukum sah Pemerintah Republik Indonesia,” tegas Abu Razak.
Ditanya respon atas apa yang disampaikan Tim MoU Helsinki, Abu Razak mengatakan, ada sambutan baik dari kementerian-kementerian terkait. Salah satu tindak lanjut pertemuan tersebut adalah dijadwalkannya pertemuan antara Tim MoU Helsinki dengan Ketua DPR RI dalam waktu dekat ini.
Pertemuan itu juga membahas pembentukan Desk Aceh, yang terdiri atas unsur Aceh dan Pemerintah Pusat. “Alhamdulillah, responnya bagus. Tapi kita tidak lepas begitu saja, akan terus kita kawal. Tahun ini harus ada aksi nyata,” kata Abu Razak. (IA)
