Tu Sop Kembali Terpilih Sebagai Ketua Umum PB HUDA Periode 2023-2028
BANDA ACEH – Tgk H Muhammad Yusuf A Wahab atau Tu Sop kembali terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Ulama Dayah Aceh (PB HUDA) periode 2023-2028, Ahad (3/12/2023).
HUDA adalah sebuah organisasi berasaskan Ahlussunnah wal Jama’ah yang memayungi ulama dayah di seluruh Aceh.
Tu Sop terpilih dalam Musyawarah Besar (Mubes) IV HUDA yang diikuti 300 ulama dayah pengurus wilayah HUDA kabupaten/kota di Aceh dan berlangsung di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh.
Tu Sop Jeunieb dipilih oleh mayoritas anggota Majelis Syura PB HUDA yang merupakan ulama-ulama dayah yang dipilih sebagai mayoritas anggota Majelis Syura oleh Pengurus Wilayah HUDA kabupaten/kota di Aceh dalam Mubes yang berlangsung 1 – 4 Desember 2028.
Tu Sop Jeunieb dipilih oleh 21 anggota Majelis Syura. Sementara sejumlah nama lainnya dipilih oleh Majelis Syura secara demokratis dengan sistem Ahlul Hilli wal ‘Aqdi ini yaitu Abi Hasbi Albayuni yang dipilih oleh 10 anggota Majelis Syura, Abi Hidayat Muhibuddin Waly dipilih oleh 8 anggota Majelis Syura, Tgk Haramen Nuriqmar dan Baba Baihaqi Panton Labu masing-masing dipilih oleh 6 dan 3 anggota Majelis Syura.
Nama-nama ulama ini tidak mengajukan diri untuk dipilih, tidak berkampanye dan tidak melobi apapun.
Nama-nama yang muncul semata-mata berdasarkan pilihan Majelis Syura PB HUDA yang berlangsung dengan cara yang sangat Islam, penuh adab, akhlakul karimah dan selaras dengan nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh para ulama.
Sejumlah Rekomendasi Mubes ke IV HUDA
Selain melangsungkan pemilihan Ketua Umum baru PB HUDA, salah satu agenda Mubes IV HUDA menyusun rekomendasi dari para ulama dayah di Aceh untuk pemerintah Aceh.
Rekomendasi Mubes IV HUDA dibacakan oleh Tgk H Dr Muntasir A. Kadir MA selaku Ketua Steering Commite SC Mubes HUDA.
Saat membacakan rekomendasi ini, Tgk H Dr Muntasir A. Kadir MA yang akrab disapa Ayah Mun ini mengatakan, sejarah panjang Provinsi Aceh dengan segala dinamika di dalamnya, menjadi catatan tidak terlupakan dalam sejarah perjalanan Aceh.
Perjanjian damai antara GAM dengan pemerintah yang berlangsung di Helsinki sebagai titik penting dan menjadi harapan baru bagi masyarakat untuk kedamaian Aceh yang hakiki. Diundangkannya UUPA dengan segala konsekuensinya telah memberi warna baru bagi Aceh dalam menatap masa depannya, menuju masyarakat nyaman dan sejahtera dalam ridha Allah SWT.
Untuk mewujudkan masyarakat ideal tersebut, dibutuhkan keterlibatan semua pihak untuk mengambil dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing.
Salah satunya adalah Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) sebagai sebuah lembaga sosial masyarakat, yang berada pada tataran akar rumput dengan misi utamanya mencerdaskan kehidupan ummat, juga dituntut agar dapat terlibat aktif dalam memberikan berbagai solusi terhadap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
Pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) dalam suatu Lembaga menjadi tolak ukur penting guna memastikan sehat tidaknya sebuah organisasi, demikian juga halnya kelembagaan PB HUDA dengan segenap dinamikanya.
Dalam Mubes IV HUDA ini juga membahas berbagai dinamika sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, untuk itu PB HUDA merasa perlu untuk memberikan beberapa rekomendasi kepada pihak terkait. (IA)
