Kita berharap Polda-Kejati Aceh turun langsung sehingga lebih profesional dalam membongkar indikasi penyalahgunaan anggaran hingga dugaan permainan anggaran yang terjadi di Pemkab Aceh Selatan.
APH juga harus periksa apakah ada indikasi penyelewengan anggaran atau upaya memperkaya diri oleh oknum tertentu dalam preseden bobroknya tata kelola keuangan daerah ini, misalkan ada aliran dana tertentu sehingga menambah aset atau pundi oknum pejabat tertentu yang diduga tidak wajar.
Tentunya masyarakat berharap hal itu dapat dibongkar oleh APH demi upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sebagaimana amanah Presiden Prabowo Subianto,” pungkasnya.
