“Kondisi tersebut menjadi dilema bagi pemerintah. Di satu sisi tingginya harga minyak bumi memberi dampak pendapatan dari produk migas. Namun di sisi lain belanja negara untuk mengimpor minyak bumi juga semakin tinggi,” kata Amran yang juga Bupati Wajo itu.
Ia menyebutkan, keadaan dilematis ini tidak bisa berlangsung terus menerus, karena dihadapkan dengan tantangan kebutuhan energi bagi masyarakat dengan tumbuhnya perekonomian dan jumlah penduduk.
“Untuk itu pembangunan sektor energi termasuk migas dan energi terbarukan harus dibenahi. Paradigma baru sebagai modal dasar pembangunan harus diwujudkan dalam kebijakan kongkret baik tingkat nasional maupun daerah,” ujarnya.
Staf Khusus Menkeu Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Masyita Crystallin mengatakan, topik rapat kerja kali ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim.
“Saya yakin APBN sebagai bentuk konvensi nasional tetap akan kita gunakan sebagai instrumen pembangunan nasional yang diantaranya mitigasi perubahan iklim dan juga kebijakan transisi energi,” sebutnya.
Masyita menyebutkan, sebelum pandemi Indonesia masih dalam momentum pertumbuhan dimana perekonomian stabil.
Pembangunan infrastruktur sudah dilakukan secara masif, tapi tentu harus dilakukan lagi, reformasi birokrasi terus berlanjut. “Mudah-mudahan habis pandemi lebih membaik,” katanya.
Sementara Sekjen ADPMET Dr Andang Bachtiar mengatakan, seperti diketahui rapat kerja sejak pertama ADPMET dulu namanya FKDPM, lalu menjadi ADPM, dan sekarang ADPMET.
“Rapat itu dalam setahun ada dua rapat kerja, dalam rangka menyerap aspirasi anggota dengan tema-tema tertentu. Kemudian kita advokasikan baik ke industri, terutama ke pemerintah pusat. Hal itu sebenarnya dalam rangka menjalankan salah satu misi ADPMET,” sebutnya.
Ia menyebutkan, sejak berdirinya ADPMET 21 tahun lalu didasari semangat realisasi untuk keadilan bagi daerah penghasil migas. Semua daerah penghasil migas dibentuk secara masif.
Hadir dalam acara itu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh Mahdinur, Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) Almuniza Kamal, Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (PEMA) Zubir Sahim dan Direktur PT PEMA Global Energy (PGE) Teuku Muda Ariaman. (IA)
