BANDA ACEH — Upaya PT PLN dalam menjaga pasokan listrik di seluruh Wilayah Aceh mendapat apresiasi dari Wali Naggroe Aceh.
Hal tersebut disampaikan Wali Naggroe Aceh Malik Mahmud Al Haythar saat menerima silaturahmi General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi Aceh, Parulian Noviandri di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh, Aceh Besar, Rabu (21/12/2022).
Dalam kunjungan tersebut, pihak PLN dan Wali Nanggroe Aceh, mendiskusikan kondisi terkini kelistrikan di Aceh serta upaya sinergitas PLN dengan lembaga-lembaga di Aceh ke depannya.
Parulian Noviandri menjelaskan, kelistrikan Aceh saat ini dalam kondisi sangat kondusif. Hal ini dikarenakan kapasitas daya listrik melebihi kebutuhan listrik di masyarakat.
“Dalam kondisi normal dengan daya mampu sebesar 586,1 MW dan beban puncak tertinggi tahun 2022 sebesar 529,5 MW, artinya masih ada surplus daya sekitar 56,6 MW untuk mendukung kebutuhan listrik di Aceh,” ujar Noviandri.
Pasokan tersebut salah satunya disuplai dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan Raya dengan kapasitas berkapasitas 2 x 100 megawatt (MW) dan PLTMG Arun dengan daya 430 MW.
“Apalagi tahun 2023 akan ada tambahan pembangkit Nagan Raya 3 dan 4, sebesar 2×200 MW dan juga PLTA Peusangan sebesar 88 MW, maka produksi daya listrik di Aceh sudah lebih dari cukup,” tambahnya.
“Target kita memang seluruh masyarakat bisa mendapatkan akses listrik. Saat ini, untuk menampung keluhan pelanggan, kita sudah meluncurkan aplikasi PLN Mobile yang dapat diunduh secara gratis oleh masyarakat di playstore. Di sini masyarakat dapat menyampaikan keluhannya kepada kami,” kata Parulian.
Sementara Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haythar mengapresiasi kinerja PLN yang telah menjaga kecukupan dan keandalan pelayanan listrik selama ini kepada masyarakat sehingga pemadaman berkurang, dan pasokan listrik terjaga dengan baik.
Parulian Novriandi juga menjelaskan, terkait tunggakan rekening Penerangan Jalan Umum (PJU) di beberapa kabupaten/kota.
“Kami sangat mengharapkan bantuannya untuk membantu penyelesaian tunggakan PJU di beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota,” jelasnya.
