Wali Nanggroe: Pemerintah Belum Maksimal Dukung Mahkamah Syar’iyah Aceh
Infoaceh.net, Banda Aceh — Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar, melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Mahkamah Syar’iyah Provinsi Aceh pada Rabu, 5 Juni 2024.
Dalam kunjungan tersebut Wali Nangroe turut didampingi Staf khusus Dr Rafiq, Staf Ahli bidang Ekonomi Dr Rustam Efendi SE MEcon dan Staf Ahli bidang keistimewaan Aceh Dr Hj Rosmawardani SH MH.
Kunjungan Wali Nanggroe disambut hangat Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh Dr Rafiuddin SH MH didampingi Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh Dr Darmansyah Hasibuan SH MH, Panitera MS Aceh Drs Abdul Khalik SH MH dan Sekretaris Mahkamah Syar’iyah Aceh Hilman Lubis SH MH yang turut serta para Hakim Tinggi Mahkamah Syar’iyah Aceh serta para hakim serta pimpinan tingkat pertama.
Malik Mahmud mengapresiasi eksistensi yang telah dijalankan Mahkamah Syar’iyah Aceh selama ini dan ia senang atas pertemuan dengan para jajaran pimpinan Mahkamah Syar’iyah Aceh, hakim tinggi dan para hakim serta pimpinan pengadilan dari kabupaten/kota.
Selama ini bentuk dukungan pemerintah terhadap Mahkamah Syar’iyah belum maksimal, sehingga diperlukan upaya serius dan komprehensif untuk mendukung eksistensi Mahkamah Syar’iyah yang menyelesaikan berbagai persoalan hukum dari implementatif tentang syariat Islam dalam kodifikasi qanun qanun yang dibuat Pemerintah Aceh dengan DPRA.
“Kita akan menyampaikan kepada Mendagri bahwa Mahkamah Syar’iyah Aceh adalah salah satu lembaga keistimewaan Aceh sebagaimana dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh,” ujar Malik Mahmud.
Malik Mahmud menambahkan, pihaknya bertekad melakukan konsolidasi dengan para stakeholder dan menguatkan eksistensi Mahkamah Syar’iyah Aceh ke depan, sebagai lembaga pengadilan terhadap supremasi hukum Islam secara holistik di Provinsi Aceh.
“Kita akan isi perdamaian Aceh dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan Sumber Daya Aceh, dengan berbagai keistimewaan yang telah Provinsi Aceh dapatkan dari Pemerintah Pusat. Kami akan memperjuangkan kepada pemerintah pusat agar status kepastian nomenklatur kepada lembaga peradilan (Mahkamah Syar’iyah) sebagai lembaga salah elemen dalam keistimewaan Aceh. Karena dalam Pasal 125 UUPA tegas telah diatur mengenai pelaksanaan syariat Islam yang terdapat tiga bidang yaitu aqidah, syariah dan akhlak, kemudian dijabarkan lagi menjadi sembilan bidang yaitu ibadah, ahwal al syakhshiyah, muamalah, jinayah, qadha’, tarbiyah, dakwah, syiar, dan pembelaan Islam,” sebutnya.
Dalam pasal 128 UU Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 diatur secara khusus tentang Mahkamah Syar’iyah Aceh diatur secara khusus yaitu sebagai lembaga peradilan syariat Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun.
Dalam menjalankan hal terkait eksistensi ini Mahkamah Syar’iyah Aceh diperkuat dengan Pasal 136 yaitu (1) Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Syar’iyah dilakukan oleh Mahkamah Agung. (2) Penyediaan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan kegiatan Mahkamah Syar’iyah dibiayai dari APBN, APBA, dan APBK.
“Maka untuk itu dibutuhkan Nomenklatur untuk menjaga eksistensi sebagai lembaga keistimewaan Aceh,” tutup Malik Mahmud.
Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh menyampaikan sejarah dibentuk dan berdirinya Mahkamah Syar’iyah di Aceh yang merupakan salah satu lembaga Keistimewaan & Kekhususan Aceh.
“Lembaga ini lahir atas keinginan bersama rakyat Aceh, karenanya seluruh elemen yang ada di Aceh semestinya memberikan dukungan penuh secara kolektif terhadap eksistensi Mahkamah Syar’iyah di Aceh,” ujar Dr Rafiuddin.
Hilman Lubis menambahkan dengan kunjungan Wali Nanggroe pihaknya memohon dukungan untuk dapat menyelesaikan penyusunan program nomenklatur terhadap Mahkamah Syariyah sebagai salah satu lembaga keistimewaan Aceh.
