BANDA ACEH – Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar kembali menggelar pertemuan dengan pihak-pihak terkait dalam upaya mempercepat revitalisasi atau menghidupkan kembali PT Kertas Kraft Aceh (KKA) di Aceh Utara.
Wali Nanggroe mengundang pihak PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), Kanwil Kehutanan Aceh serta calon investor, pada Jum’at lalu.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari beberapa pertemuan sebelumnya. Hal itu sebagaimana disampaikan Kabag Kerja Sama dan Humas Wali Nanggroe M Nasir Syamaun.
“Sebelumnya pada 2 Juli lalu, Wali Nanggroe telah melakukan pertemuan khusus dengan Direktur PT PPA di Jakarta,” kata M Nasir, Senin (8/8).
“Nah, hari Jum’at lalu, Wali Nanggroe mengundang PT PPA dan pihak terkait lainnya untuk membicarakan tindak lanjut rencana pengaktifan kembali atau revitalisasi PT KKA,” tambah Nasir.
Pada pertemuan tersebut, Wali Nanggroe mengatakan revitalisasi PT KKA sangat penting bagi Aceh, dan Indonesia. Ia menyakini dengan diaktifkannya kembali PT KKA akan sangat memberi dampak positif bagi perekonomian Aceh.
“Ini (revitalisasi PT KKA) satu hal yang bagus bagi Aceh. Karena kalau pabriknya berjalan kembali, masyarakat di Aceh, khususnya di Lhokseumawe dan Aceh Utara akan banyak mendapat pekerjaan. Termasuk pelabuhan akan hidup kembali,” kata Wali Nanggroe.
Selain itu, kehadiran PT KKA juga akan memberikan kontribusi bagi Indonesia seperti di masa lalu. “Di Indonesia tidak ada pabrik kertas kraft. Sekarang bahan baku dan kebutuhan kertas kraft Indonesia dari impor. Jadi kalau PT KKA ini dihidupkan kembali, di Indonesia sudah ada pabrik kraft,” ujar Wali Nanggroe.
Dalam perkiraan Wali Nanggroe, jika PT KKA dapat direvitalisasi kembali, perusahaan tersebut akan mampu menyumbangkan 100 juta USD pertahun bagi negara.
Saat ini, kata Wali Nanggroe, upaya untuk revitalisasi PT KKA masih terus diupayakan dengan membangun komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk investor. “Banyak aspek yang harus dibincangkan terlebih dahulu.”
Menanggapi pertemuan lanjutan dengan Wali Nanggroe, pihak PT PPA mengatakan masih terus mempelajari dan mendiskusikan langkah-langkah yang harus ditempuh.
