- China terdaftar sebagai negara dengan pembayaran tidak benar tertinggi menurut survei praktik korupsi asing di AS
- US-FCPA merupakan Undang-Undang Praktik Korupsi Asing yang melarang perusahaan dan individu AS membayar suap kepada pejabat asing untuk kesepakatan bisnis lebih lanjut.
JAKARTA – Investasi dari negeri China dinilai sebagai hal yang perlu diwaspadai. Pasalnya, China terdaftar sebagai negara dengan pembayaran tidak benar tertinggi menurut survei praktik korupsi asing di AS.
Kekhawatiran itu disampaikan Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif.
China menjadi negara teratas dengan pembayaran yang tidak benar (improper payments) dalam survei masalah US-Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) sepanjang 2011-2020.
“Kalau kita melihat US-Foreign Corrupt Practices Act, lokasi improper payment nomor satunya China, disusul Brasil, India, Meksiko, Rusia dan Indonesia,” kata Laode dalam webinar bisnis di Jakarta, Selasa (8/12/2020).
US-FCPA merupakan Undang-Undang Praktik Korupsi Asing yang melarang perusahaan dan individu AS membayar suap kepada pejabat asing untuk kesepakatan bisnis lebih lanjut.
Dilansir dari laman http://fcpa.stanford.edu/, survei tersebut dilakukan untuk melihat masalah dalam penerapan US-FCPA.
Bagan ranking negara dalam survei tersebut menggambarkan negara-negara tempat suap ditawarkan atau dibayarkan, berdasarkan dugaan dalam tindakan penegakan yang dimulai dalam sepuluh tahun terakhir.
Dengan hasil survei tersebut, Laode mengaku khawatir jika investasi China membanjiri Indonesia.
“Saya sangat takut sedikit, bukan sedikit, tapi takut banyak, when Chinese become the biggest investor in Indonesia [saat China menjadi investor terbesar di Indonesia],” katanya.
Menanggapi kekhawatiran Laode, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah Indonesia menegaskan tidak boleh ada satu negara yang mengontrol Indonesia dalam konteks investasi.
Indonesia, kata Bahlil, juga memberi perlakuan yang sama bagi semua negara mitra investasi, tidak terkecuali China.
“China ini negara yang ngeri-ngeri sedap juga, aku jujur saja. Tapi arah kebijakan kita ke depan, tidak boleh ada satu negara yang mengontrol Indonesia dalam konteks investasi. Kita harus memberikan kesamaan pada negara lain juga,” tegasnya.
Kendati demikian, Bahlil mengakui investor China memang termasuk yang paling berani dan nekad dalam hal investasi. Berbeda dengan negara lain seperti Jepang yang banyak pertimbangan dalam berinvestasi.
“Contoh, nikel. hampir semua sekarang smelternya dari China. Tapi memang dari sisi mereka, ini yang paling berani. Kalau Jepang itu terlalu banyak penelitiannya. Negara lain juga begitu. Debatnya minta ampun. Memang yang agak nekat seperti kita orang timur ini, ya investor dari China. Mereka kerja dulu baru mikir,” jelasnya.
Bahlil juga mengakui tidak semua investor China baik dan taat aturan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya agar bisa mengikat investor China dengan perjanjian berusaha yang jelas agar tidak menimbulkan kerugian bagi masing-masing pihak.
“Sekarang tugas kita adalah bagaimana saat mereka investasi, kita harus ikat mereka dalam perjanjian yang clear and clean agar kemudian tidak menimbulkan hal-hal yang tidak berorientasi pada kerugian,” katanya.
Mantan Ketua Umum Hipmi itu mengungkapkan, khususnya di sektor pertambangan, memang dibutuhkan investor yang berani karena sektor tersebut tinggi risiko.
“Nah secara kebetulan, yang beraninya lebih ini ya investor dari China. Tapi, jangan juga kita ikuti keberanian ini tanpa mensiasti dengan aturan yang baik. Ini sekarang tugas kita yang harus kita lakukan,” kata Bahlil.
