BANDA ACEH — Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah memilih lima orang Anggota Panitia Seleksi (Pansel) Calon Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh periode 2021-2026.
Salah satunya terdapat seorang mantan Komisioner KKR Aceh periode tahun 2016-2021 yakni Fajran Zain.
Direktur YLBHI-LBH Banda Aceh, Syahrul mengharapkan Ketua DPRA dan Ketua Komisi I DPRA dapat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.
Dimana, Fajran Zain merupakan orang yang pernah diberi amanah untuk menjadi Komisioner KKR Aceh periode 2016-2021, namun ia telah mengundurkan diri sebagai Komisioner KKR Aceh pada tahun 2018.
Pengunduran diri tersebut dilakukan karena diketahui Fajran Zain ikut dalam Pemilu 2019 sebagai calon Anggota DPD RI dari Aceh dengan nomor urut 29.
“Jika kita kembali melihat Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh, pengunduran diri itu bertentangan dengan prinsip kerja KKR Aceh yaitu profesionalitas, sebagaimana disebut dalam Pasal 4 huruf l dan sekaligus menggugurkan syarat dan kriteria yang bersangkutan sebagai anggota KKR Aceh yaitu memiliki integritas, moral dan berkepribadian baik seperti disebut pada Pasal 11 huruf g,” jelas Syahrul, Jum’at (9/7).
Menurut dia, pengunduran diri karena kepentingan dan hasrat politik belaka menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan amanah yang telah diberikan kepadanya sebagai Komisioner KKR Aceh.
“Berdasarkan temuan ini, kami meminta DPRA untuk dapat mempublikasikan riwayat rekam jejak seluruh Pansel KKR Aceh serta juga menjelaskan kepada publik perihal dasar pertimbangan dan penilaian pemilihan seluruh Pansel KKR Aceh,” kata Syahrul.
Transparansi sejak dini terhadap keseluruhan proses seleksi Komisioner KKR Aceh termasuk pemilihan Pansel dapat memudahkan partisipasi publik dalam melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada DPRA seperti disebut dalam Pasal 12 ayat (4) agar tercapainya pembentukan panitia seleksi yang independen, sesuai Pasal 12 ayat (1) Qanun KKR Aceh.
Panitia seleksi yang independen, lanjut Syahrul, akan memperbesar pula peluang terseleksinya calon Komisioner yang baik sehingga nantinya akan memudahkan DPRA dalam memilih Komisioner KKR Aceh yang sesuai dengan cita-cita dan tujuan pembentukan KKR Aceh.
Mengingat, tantangan kerja KKR Aceh berat, seperti memperkuat perdamaian dengan mengungkapkan kebenaran terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu, membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM dengan korban dan merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM sesuai dengan standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban.
“Untuk tercapainya tujuan tersebut, maka dibutuhkan adanya Komisioner KKR Aceh yang profesional dan memiliki integritas tingkat tinggi,” katanya lagi.
Sebagai bentuk partisipasi publik, LBH Banda Aceh juga akan melakukan pemantauan terhadap setiap tahapan proses seleksi Komisioner KKR Aceh termasuk melakukan penelusuran rekam jejak setiap calon Komisioner KKR Aceh.
“Hasil dari penelusuran tersebut akan kami serahkan kepada Pansel dan DPRA untuk menjadi bahan pertimbangan selama proses seleksi,” tegasnya.
“Hal ini kami lakukan untuk memastikan Pansel dan DPRA bertindak sesuai dengan kepentingan korban pelanggaran HAM di Aceh, bukan berdasarkan transaksi kepentingan politik pribadi atau kelompok tertentu,” tutup Syahrul. (IA)
