JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) H Jose Rizal bersama Ketua Badan Pengelolaan Kawasan Sabang (BPKS) Iskandar Zulkarnain menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang optimalisasi pengelolaan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang, secara virtual, Jum’at (9/7).
Penandatanganan ini turut disaksikan Deputi Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi RI Basilio Dias Araujo.
Ketua Umum DPP Asprindo mengatakan, MoU antara pihaknya dengan BPKS memiliki nilai strategis baik secara ekonomi maupun secara politik.
Menurutnya, kerja sama tersebut membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pengusaha yang tergabung di dalam wadah Asprindo untuk berkiprah dan mengambil bagian dalam memajukan kawasan Sabang.
“Ini peluang sekaligus tantangan karena secara geopolitik Sabang sangat strategis. Sabang memiliki keistimewaan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas,” ujar Jose Rizal dalam keterangan tertulisnya.
Menurutnya, pengusaha bumiputera yang terlibat tentu harus bisa bekerja sama dengan dunia luar, dengan tuntutan manajemen usaha yang mengikuti best practice dunia internasional.
“Jika pengusaha bumiputera berhasil membangun Sabang, maka ini bisa dimaknai sebagai terobosan bagi pengusaha pribumi,” ujarnya lagi.
Jose juga mengatakan, kerjasama pihaknya dengan BPKS juga dapat mengakselerasi industri pariwisata di Indonesia.
“Nilai strategis kedua adalah, kerjasama ini selaras dengan program yang sudah dipercayakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada Asprindo. Dalam kesepakatan kerjasama dengan Kemenparekraf, Asprindo ditugaskan untuk ikut serta mengelola 244 Desa Wisata yang direncanakan untuk dikembangkan, termasuk ekonomi kreatif di dalamnya,” terangnya.
Untuk itu Jose menilai, Sabang sangat potensial untuk berkembang menjadi kota niaga, kota pelabuhan yang sekaligus menjadi kawasan destinasi wisata.
Lebih jauh dia mengatakan, keikutsertaan mengelola kawasan Sabang yang notabene merupakan beranda NKRI juga dapat dimaknai sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara.
“Mengembangkan pulau ataupun daerah terluar, menurut hemat kami, adalah salah satu cara untuk memperkuat kedaulatan negara kita. Ada nilai kejuangan di sana yang tidak sekadar berbisnis. Pulau-pulau terluar yang dikelola dengan baik, tidak mungkin diklaim oleh negara lain. Saat ini kami mengembangkan desa wisata di Kalimantan Utara, Kalimantan Barat,” jelasnya.
Jose menambahkan keikutsertaan Asprindo dalam pengelolaan Kawasan Sabang juga sebagai kesempatan untuk berkontribusi bagi kemajuan Aceh.
Keberadaan pelabuhan yang maju dengan segala aktivitasnya akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh, membuka lapangan kerja terutama untuk bidang perdagangan ekspor-impor, pariwisata, perikanan, kelautan, kawasan industri strategis; sehingga Sabang bisa menjadi lokomotif sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi Aceh,” bebernya.
Jose menegaskan pihaknya bertekad mewujudkan program yang memungkinkan pengusaha bumiputera menjadi bagian dari rantai produksi.
“Karena pengusaha bumiputera memiliki kapasitas terbatas kami tentu akan menjajaki kemungkinan bekerja sama dengan investor, baik dari dalam maupun luar negeri,” pungkasnya. (IA)
