BANDA ACEH — Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Qanun (Raqan) Tata Niaga Komoditas Aceh (TNKA) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) berkunjung ke Pelabuhan Malahayati Aceh Besar, Selasa sore (5/10).
Kunjungan itu dilakukan guna meninjau kesiapan pelabuhan tersebut dalam melakukan kegiatan ekspor komoditas Aceh jika nantinya Qanun TNKA disahkan, serta mencari masukan untuk penyempurnaan rancangan qanun TNKA.
Peninjauan itu dipimpin Ketua Pansus TNKA Yahdi Hasan (Fraksi Partai Aceh), didampingi sejumlah anggota Pansus TNKA lainnya yakni Murhaban Makam (Fraksi PPP), Tantawi (Fraksi Demokrat), Rijaluddin (Fraksi PKB-PDA), Kartini (Fraksi Gerindra), Martini (Fraksi PA), serta Wakil Ketua Banleg DPRA, Bardan Sahidi (Fraksi PKS).
Selain itu, juga turut hadir sejumlah perwakilan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dari Dinas Perhubungan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas ESDM Aceh, Dinas Pangan Aceh, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, DPMPTSP Aceh, DLHK Aceh, Biro Hukum Setda Aceh.
Sebelum meninjau pelabuhan, tim Pansus TNKA DPRA bertemu manajemen PT Pelindo yang mengelola Pelabuhan Malahayati. Dalam pertemuan itu, Pansus DPRA disambut Manajer Umum dan Keuangan PT Pelindo Cabang Malahayati, Fakhrurrazi dan Manajer Bisnis PT Pelinco Cabang Malahayati Anthony.
Ketua Pansus TNKA Yahdi Hasan dalam pertemuan dengan manajemen PT Pelindo Cabang Malahayati mengatakan kunjungan itu dilakukan guna mencari masukan untuk penyempurnaan Rancangan Qanun TNKA, serta mengecek kesiapan Pelabuhan Malahayati jika nantinya Aceh menerapkan aturan komoditas Aceh diekspor melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di Aceh.
“Jadi kami ingin melihat sejauh mana kesiapan Pelabuhan Malahayati melakukan kegiatan ekspor-impor, apa infrastruktur yang sudah ada dan apa yang kira-kira masih kurang. Kami juga ingin meminta masukan dari Pelindo,” ujar Yahdi Hasan.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA yang juga Inisiator Raqan TNKA Bardan Sahidi, dalam kesempatan itu mengatakan Raqan TNKA merupakan program legislasi prioritas Aceh Tahun 2021, yang mana rancangan qanun ini sudah rampung hingga 80 persen.
“Dari rencana ‘ruh’ qanun ini, bagaimana kita mengupayakan agar seluruh komoditas Aceh, yang terdiri dari tiga chapter yakni hasil bumi, hasil laut, serta mineral logam dan urutannya, bisa diekspor melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di Aceh,” ungkapnya.
Pelabuhan-pelabuhan di Aceh, kata Bardan, pernah berjaya di masa lampau. Namun kini apa yang didengungkan Pemerintah Republik Indonesia terkait pembangunan “tol laut” dan poros maritim dunia, tapi Aceh tidak mendapatkan apa-apa.
“Maka, menjadi penting dan ‘momok’ bagi kami di DPRA untuk mengoptimalkan kewenangan Aceh yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, terkait pengelolaan aktivitas pelabuhan laut dan udara. Maka dari itu, kami ingin menghidupkan ‘tol laut’ di Aceh. Bagaimana komoditas-komoditas di Aceh, bisa ditransaksi di pinggir laut Aceh. Ini menjadi penting bagaimana Pelindo bisa bersinergi menjadikan ‘tol laut’ ini sebagai gerbang dagang,” ujarnya.
Fungsi pelabuhan di Aceh saat ini, Bardan menambahkan, lebih kepada situasi darurat dan pertahanan keamanan. Padahal secara geografis, Aceh berada di perairan yang dekat dengan pasar global.
“Kita memiliki berbagai komoditas unggulan, baik dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan sebagainya. Namun menjadi miris kenapa itu harus keluar dari Belawan, padahal akses wilayah Aceh sangat dekat dengan pasar global. Maka dari itu, ke depannya bagaimana kita mengupayakan pelabuhan-pelabuhan di ujung sumatera ini bisa kembali berdenyut dan bisa kembali bebas berdagang,” imbuhnya.
Anggota Pansus TNKA Murhaban Makam, mengatakan pelabuhan di Aceh telah memiliki humber crane yang menjadi syarat untuk melakukan kegiatan pelabuhan container atau pengangkutan barang. Namun sangat disayangkan, pelabuhan di Aceh tidak berjalan meski telah memiliki alat tersebut.
“Ini yang bagaimana caranya kita memikirkan bersama-sama agar pelabuhan Aceh bisa dihidupkan,” ungkapnya.
Kesiapan pelabuhan Aceh, kata anggota dewan yang telah menjabat lima periode di DPRA ini, menjadi penting sebelum Raqan TNKA disempurnakan dan disahkan nantinya.
“Kami ingin kehadiran Pelindo ini betul-betul bermanfaat untuk rakyat Aceh. Untuk itu, mari bersama-sama dengan Pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk menghidupkan Pelabuhan Malahayati ini,” tegasnya.
“Jika ada ratusan kontainer bisa keluar setiap harinya dari Aceh, alangkah bahagianya rakyat Aceh. Dengan keluar dari laut, jalan-jalan di Aceh juga tidak rusak. Jadi sangat kami harapkan kehadiran pelabuhan ini bisa bermanfaat bagi rakyat Aceh,” tambahnya.
Ketua Pansus TNKA DPRA, Yahdi Hasan, mengatakan hasil masukan dan informasi yang didapat dari peninjauan tersebut nantinya akan dibawa tim pansus sebagai bahan kajian dalam merampungkan Rancangan Qanun TNKA.
“Dan ternyata hari ini kami lihat, kesiapan Pelabuhan Malahayati lebih siap dari rancangan qanun ini sendiri, yang mana jika seandainya nantinya diatur regulasi komoditas Aceh harus dilakukan melalui pelabuhan Aceh, maka tidak ada kendala lagi, itu bisa saja dilakukan. Soal ada kekurangan atau kendala-kendala lain jika itu diterapkan, maka nanti semua stakeholder di Aceh tinggal duduk bersama mencari solusi jalan keluarnya. yang terpenting saat ini adalah, bagaimana pelabuhan di Aceh itu bisa hidup dan melakukan kegiatan ekspor komoditas Aceh,” ujarnya.
Usai peninjauan ke Pelabuhan Malahayati, kata Yahdi Hasan, dua hari ke depan direncanakan Tim Pansus TNKA juga akan meninjau Pelabuhan Krueng Geukueh Aceh Utara dan Pelabuhan Kuala Langsa, untuk melihat kesiapan pelabuhan di sana dalam hal melakukan kegiatan ekspor komoditas Aceh. Tim Pansus juga akan menjadwalkan pertemuan dengan para pengusaha dan eksportir Aceh guna mencari masukan lainnya.
“Tidak tertutup kemungkinan juga kami akan meninjau pelabuhan yang ada di barat selatan Aceh, dengan harapan pelabuhan-pelabuhan di Aceh hidup dan meningkatkan pendapatan Aceh,” harapnya.
“Maka dari itu, kami meminta dukungan seluruh elemen yang ada di Aceh, khususnya masyarakat Aceh untuk mendukung bagaimana upaya kita bersama-sama agar komoditas Aceh bisa diekspor melalui pelabuhan yang ada di Aceh, demi kesejahteraan masyarakat Aceh,” tutup Yahdi Hasan. (IA)
