Makassar — Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) tak sepakat dengan rencana Polri memetakan masjid dalam upaya mencegah paham radikalisme dan terorisme. JK menegaskan tak ada paham radikalisme yang pernah mengacau negara lewat masjid.
“Tidak ada yang pernah mengacau negara itu lewat masjid. Tak pernah ada dibaiat di masjid, macam-macam,” tegas JK seusai salat Jumat dan silaturahmi dengan Pengurus Masjid Al-Markaz Al-Islam di Makassar, Jum’at (28/1).
JK mengatakan aksi radikalisme justru berasal dari rumah kontrakan. Seperti aksi-aksi pembuatan bom, membentuk kelompok-kelompok dan jaringan, bahkan membuat aksi radikalisme. Maka JK mendorong untuk memeriksa semua rumah kontrakan.
“Kalau masalahnya begitu, periksa semua rumah-rumah kontrakan,” tegas JK lagi.
Menanggapi tentang sejumlah ustaz atau penceramah yang menyampaikan amar makruf nahi mungkar di masjid dengan cara mengkritik, JK beranggapan hal itu memang ada.
Tapi tergantung tema yang disampaikan setiap penceramah dan JK memastikan hal itu hanya sebatas kritik.
“Kalau ada yang mengkritik, itu saya yakin sifatnya untuk amar makruf nahi mungkar. Bukan dalam rangka meruntuhkan negara,” kata mantan Wapres RI ke-10 dan ke-12 itu lagi.
Sebaliknya, jika memang ada yang bicara di masjid ingin memberontak pada negara, JK mempersilakan pemerintah untuk bertindak tegas. “Silakan ditangkap. Tapi tidak secara umum masjid begitu,” ungkap JK.
Seperti diketahui, Mabes Polri menyatakan akan memetakan masjid-masjid di Indonesia. Direktur Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Polri Brigjen Umar Effendi mengatakan pemetaan masjid merupakan salah satu upaya menangkal paham ekstremisme dan radikalisme.
Hal itu disampaikan dalam agenda Halaqah Kebangsaan Optimalisasi Islam Wasathiyah dalam Mencegah Ekstremisme dan Terorisme yang digelar MUI, Rabu, (26/1) lalu. (IA)
