BANDA ACEH – Kota Banda Aceh meraih sebanyak 110 penghargaan skala nasional dan internasional dalam lima tahun kepemimpinan Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman dan Wakil Wali Kota Zainal Arifin (Amin-Zainal).
Selama memimpin Ibu Kota Provinsi Aceh, Amin-Zainal telah melakukan banyak perubahan dalam berbagai sektor.
Sejumlah misi dapat terlaksana walau pandemi Covid yang menghadang dalam masa dua tahun, menjadikan roda pemerintahan terasa berat untuk berputar.
Perubahan pertama sejak Aminullah memimpin adalah di bidang agama, kenaikan signifikan dalam hal Indeks Kota Syariah Pada Tahun 2019 adalah 69,70, naik menjadi 75,22 pada tahun 2020, selanjutnya naik lagi menjadi 76,77 pada tahun 2021.
Ditambah dengan penerapan syariat Islam, Banda Aceh berhasil menekan jumlah pelanggaran Syariat Islam, dimana pada 2019 terdapat 97 kasus, 2020 terdapat 90 kasus, dan pada 2021 berhasil ditekan kembali menjadi 53 kasus pelanggaran syariat.
Kemajuan di bidang pendidikan, ada peningkatan yang signifikan yaitu persentasi jumlah sekolah yang mampu memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) juga meningkat.
Pada 2017 berada pada angka 69% dari total jumlah satuan pendidikan, meningkat menjadi 76,31% pada 2018, kemudian 79,83% tahun 2019, lalu meningkat menjadi 92,39% pada tahun 2020 dan mempertahankan Banda Aceh sebagai Kota Referensi Pendidikan.
Keberhasilan pembangunan pendidikan kemudian berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.Tahun 2018, IPM berada pada angka 84.37, kemudian menjadi 85.07 tahun 2019, lalu menjadi 85,41 pada 2020, dan pada tahun 2021 Banda Aceh kembali menempati posisi kedua IPM di Indonesia dengan poin 85,71.
Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Wali Kota Aminullah menghadirkan gedung perpustakaan baru yang megah, nyaman dan lengkap sebagai wujud komitmen Pemerintahannya.
Aminullah juga memiliki fokus terhadap perkembangan kaum ibu dan anak anak yang menempatkan Banda Aceh menjadi kota dengan angka stunting terendah di Aceh dengan angka 23,4 persen propinsi 30 persen lebih.
Untuk pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Amin Zainal juga terus memberikan perubahana dari tahun ke tahun, kondisi tahun 2017 adalah 3,39% menjadi 4.49% tahun 2018, lalu turun sedikit menjadi 4,13% tahun 2019, dan sempat berada pada angka -3,29% tahun 2020 karena dampak pandemi. Namun di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kembali bangkit dan mengalami peningkatan sebesar 5,53%.
Perbandingan PDRB, Income Perkapita dalam rentang waktu empat tahun terakhir juga menunjukkan tren positif, Tahun 2017 Pendapatan per kapita Rp. 64,21 juta per tahun, lalu naik menjadi Rp. 66,46 juta tahun 2018. Tahun 2019 pendapatan per kapita juga naik menjadi Rp.69,24 juta per tahun, 2020 Rp.73,30 juta per tahun, dan di Tahun 2021 Rp.78,16 juta per tahun, jauh diatas rata-rata Provinsi dan Nasional.
Pembinaan dan pemberdayaan ekonomi juga terus dilakukan Mantan Dirut Bank Aceh tersebut dengan menghadirkan LKMS Mahirah Muamalah.
Kehadiran LKMS Mahirah, membuat sektor UMKM tumbuh dan berkembang dengan bagus. Jumlah UMKM terus bertambah dari tahun ke tahun. Pada 2017, UMKM 9.591 unit, tahun 2018 sebanyak 10.944 unit,tahun 2019 ada 12.012 unit, tahun 2020 meningkat lagi jadi 15.107 unit. Walaupun ada pandemi, data menunjukkan UMKM tetap tumbuh subur di tahun 2021, yakni mencapai 16.970 unit. Data terbaru per Februari 2022, UMKM di Banda Aceh sudah mencapai 17.080 unit.
PT Mahirah Muamalah tak hanya memberikan perubahan terhadap tumbuhkembangnya UMKM, dengan mudahnya pelaku UMKM mendapatkan modal dan juga memerangi rentenir. Buktinya Tahun 2018, 80% pedagang tergantung pada rentenir, tetapi pada Desember 2020 tinggal hanya 2% saja.
Di bawah kepemimpinan Aminullah Kota Banda Aceh juga menjadi “Kota Ramah Investasi’, terbukri dari 2018 sampai dengan 2021, terdapat total 2024 PMDN dan 54 PMA yang menanamkan modalnya di Banda Aceh. Mereka bergerak di sektor konstruksi, listrik, gas, air, perikanan, perkebunan, peternakan, perdagangan dan reparasi, transportasi, gudang, telekomunikasi, dan industry. Walau sempat menurun pada tahun 2020 karena dampak pandemi, tetapi meningkat kembali pada tahun 2021 dengan nilai investasi mencapai 547 Milyar. Total dalam lima tahun jumlah investasi di Banda Aceh mencapai Rp. 1,622 triliun.
Sedangkan untuk realisasi PAD Kota Banda Aceh secara keseluruhan dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif, pada tahun 2020 dan 2021 realisasi PAD tidak mencapai target, dikarenakan pandemi Covid-19.
Pada masa periode Aminullah, Banda Aceh sendiri adalah satu-satunya daerah yang masuk dalam zona hijau kemiskinan di Aceh, daerah lainnya berada diatas 10% dan diatas rata-rata Nasional, di masa pandemi ini sesuai data BPS, tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh tahun 2017 pada angka 7,44% turun menjadi 7,25% pada tahun 2018.
Kemudian turun lagi tahun 2019 yaitu 7,22%, pada 2020 menjadi 6,90%, pada tahun 2021 7,61%. Kenaikan ini antara lain karena dampak pandemi Covid-19.
Mengenai pengangguran terbuka juga terjadi penurunan, yaitu 7,75 % tahun 2017, kemudian 7,29% tahun 2018, dan 6,92% tahun 2019. Tetapi angka melonjak tajam karena imbas pandemi Covid, yaitu menjadi 9,54% tahun 2020, namun tahun 2021 turun lagi meskipun hanya pada angka menjadi 8,94%.
Bukan hanya di sektor pelayanan publik, infrastruktur pendukung perekonomian dan pariwisata pun tak luput dari perhatian Aminullah Usman, sejumlah infrastruktur pendukung seperti pembenahan sejumlah ruas jalan, Pasar Al Mahirah, Revitalisasi Krueng Daroy dan Ulee Lheu Park.
Dan yang paling fenomenal, Pemerintah Aminullah – Zainal juga sukses membangun dan rehab rumah duafa selama 5 tahun hingga mencapai 784 rumah menjadi rumah layak huni.
Capaian di bidang infrastruktur dan pelayanan air bersih yang cakupan pelayanannya saat ini sudah mencapai total 98%. Kemudian jumlah sambungan dari 45.500 sambungan pada 2017 naik menjadi 52.799 sambungan tahun 2021, buktinya Perumda Tirta Daroy Banda Aceh mendapatkan predikat sehat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh.
Pemerintah Amin- Zainal juga mampu menghadirkan Birokrasi Pemerintahan yang profesional dan bersih.Itu terbukti dengan pencapaian 14 kali berturut-turut mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dan menghadirkan Mal Pelayanan Publik demi merubah pelayanan konvensional menjadi profesional, serta membangun pusat kendali berbasis teknologi informasi atau yang dikenal sebagai command center.
Dan yang tak kalah pentingnya Banda Aceh juga mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dinilai telah berhasil melakukan upaya pencegahan korupsi dengan nilai MCP 87, 14 persen. Artinya “Kota Gemilang” berada diperingkat satu dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh.
Dalam pesannya Wali Kota Aminullah menyampaikan apa yang telah dicapai selama kepemimpinannya akan menjadi titipan untuk warga Kota Banda Aceh.
“Semoga segala pencapaian selama ini menjadi modal penting bagi Kota Banda Aceh dalam meraih kegemilangan di masa yang akan datang,” pesan Aminullah. (IA)
