BANDA ACEH – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki bersama pejabat Forkopimda mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) terkait singkronisasi program pengendalian inflasi daerah, dalam upaya mengantisipasi terjadinya inflasi di Indonesia, yang digelar secara virtual, Selasa (30/8).
Rakor inflasi yang diikuti dari Pendopo Gubernur Aceh itu tampak hadir mendampingi Pj Gubernur, yakni Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Haydar, Kajati Aceh Bambang Bachtiar SH MH, Pangdam Iskandar Muda diwakili Kasdam IM Brigjen TNI Hadi Basuki, Kepala BPKP Aceh, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Aceh, Ketua Kadin Aceh dan unsur-unsur terkait lainya.
Rapat itu dipandu langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang turut diikuti oleh seluruh pejabat vertikal di daerah dan kepala daerah se Indonesia melalui zoom meeting.
Dalam Rakor itu, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan sebagaimana arahan Presiden RI, dalam menangani inflasi di tanah air, diperlukan upaya dan langkah antisipasipatif bersama. Agar stabilitas ekonomi di Indonesia dapat dipertahankan, di tengah ancaman inflasi global.
Tito mengatakan, tekanan perekonomian global semakin meningkat, bahkan banyak negara mengalami hyper inflasi. Sehingga menganggu sistem perekonomian yang membuat efek domino di negara mereka. Yaitu terjadinya krisis sosial, angka pengangguran meningkat, lonjakan harga kebutuhan pokok, krisis keamanan dan bahkan krisis politik.
“Tentunya kita tidak ingin dampak efek domino ini terjadi di Indonesia, karena apabila terjadi, maka krisis krusial keamanan dan politik akan membuat negara kita menjadi mundur,” kata Tito.
Ia menerangkan, selain akibat dampak pandemi Covid-19 yang masih ada, inflasi global ini juga imbas dari terus berlanjutnya perang di Ukraina-Rusia. Sehingga membuat tekanan inflasi global terjadi termasuk juga Indonesia ikut menerima dampak itu.
Namun demikian, Pemerintah Indonesia terus bergerak dan merespons krisis global dengan lebih agresif memberikan subsidi akibat kenaikan harga energi dunia, 3 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya Rp 152,5 triliun kini meningkat menjadi Rp 502,4 triliun.
Karena itu, ia mengajak semua elemen pemerintahan di daerah untuk ikut sama-sama mengawasi dan menjaga, agar inflasi tidak terkendali tidak terjadi. Karena inflasi nasional itu terjadi berdasarkan kontribusi kerja dari pemerintah daerah.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pada tantangan ekonomi global dan domestik, diperlukan kekompakan dan penanganan yang terintegrasi sebagaimana penanganan Covid-19, mulai dari Pemerintah Pusat, Kementerian, Lembaga dan Bank Indonesia, kemudian Pemerintah Daerah Pemprov dan Pemkab/Pemko serta aparat TNI dan Polri.
Ia menuturkan, di tengah ketidak pastian ekonomi global, Indonesia berada pada posisi yang baik, tetapi masih dihadapkan pada tantangan inflasi, terutama inflasi pangan dan energi.
Menghadapi tantangan tersebut, kata Luhut, harus dilakukan penanganan secara cepat dan terintegrasi, sebagaimana penanganan Pandemi Covid-19, dengan tujuan utama adalah meringankan beban ekonomi masyarakat, serta pertemuan rutin harus dilakukan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI dan Polri untuk mengantisipasi inflasi pangan maupun energi.
Untuk itu, Luhut meminta para Gubernur, Bupati, Wali Kota, Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek untuk bekerja sama dengan Kementerian, Lembaga, dan Bank Indonesia, melakukan antisipasi kenaikan harga pangan dan energi di sisa tahun 2022.
“Saya minta diidentifikasi dengan rinci ketersediaan suplai (perkiraan sampai dengan akhir tahun) dan permintaan pangan di daerah masing-masing. Langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan suplai pangan, terutama bahan pangan yang secara historis trennya akan meningkat, harus dilakukan sejak saat ini, di antaranya persiapan cold storage, penanaman di luar sentra produksi dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, dan kelancaran distribusi,” katanya.
Terkait dengan kemungkinan kenaikan harga BBM, Luhut juga, meminta Gubernur, Bupati, Wali Kota, Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek untuk ikut menyosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang urgensi kenaikan harga BBM dan langkah-langkah pemerintah untuk meringankan beban masyarakat.
“Saya minta Gubernur, Bupati, Walikota berkoordinasi dengan Kementerian Lembaga terkait mengalokasikan anggaran bantuan kepada masyarakat, melalui bantuan sosial (bansos) atau subsidi terhadap sektor transportasi dan UMKM. Saya minta dipastikan bantuan dialokasikan tepat sasaran,” pungkasnya. (IA)
