YOGYAKARTA – Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haythar secara khusus diundang oleh Prorgam Studi (Prodi) Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta untuk mengisi kuliah umum, Rabu, 28 September 2022. Di hadapan ratusan mahasiswa UII, Wali Nanggroe menyampaikan orasi ilmiah mengenai jalan panjang damai Aceh.
Wali Nanggroe memaparkan secara detail awal mula konflik Aceh, upaya-upaya yang ditempuh hingga akhirnya terjadi kesepakatan damai melalui penandantanganan MoU Helsinki di Finlandia 2005.
“Faktor utama konflik Aceh adalah ketidakadilan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Aceh. Padahal, Aceh adalah modal perjuangan kemerdekaan Indonesia,” kata Wali Nanggroe menyebutkan salah satu poin mengapa Aceh mendeklarasikan Aceh Merdeka pada 4 Desember 1976 untuk memisahkan diri dari Indonesia.
Selain itu, Aceh juga kaya akan sumberdaya alam, ragam adat budaya dan tatanan sosial yang berakar pada ajaran Islam, yang telah dieksploitasi dan diperlakukan tidak adil oleh Pemerintah Indonesia ketika itu.
“Keadaan politik, ekonomi dan sosial di Aceh sejak tahun 1945 hingga 1976 berada dalam kondisi memprihatinkan,” kata Wali Nanggroe dalam kuliah umum yang turut dihadiri sivitas akademika UII tersebut.
Menurut Wali Nanggroe, hal itu kemudian mendorong masyarakat Aceh melakukan perjuangan perlawanan terhadap kebijakan Pemerintah Orde Baru yang diwujudkan dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Perjuangan itu, diupayakan secara terus menerus, baik melalui perjuangan bersenjata, negosiasi, dan perundingan. Perdamaian yang kini diraih selama 17 tahun lamanya merupakan cara kedua, yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia dan GAM dalam menyelesaikan konflik Aceh.
Konflik Aceh akhirnya diselesaikan secara damai dan menjadi pintu gerbang membangun Aceh yang damai, adil, dan bermartabat. “Penyelesaian konflik Aceh melalui meja perundingan merupakan jalan panjang dan terjal,” tegas Wali Nanggroe.
MoU Helsinki merupakan titik akhir dari sejumlah perundingan melelahkan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu GAM dan Pemerintah RI.
Perundingan, kata mantan Perdana Menteri GAM tersebut, telah dimulai sejak tahun 2000 di Jenewa difasilitasi oleh HDC (Hendry Dunant Centre). Kemudian pada 2002 perundingan lain di Tokyo-Jepang.
Dalam perundingan cukup alot selama tiga hari di Tokyo, akhirnya mengalami kegagalan total, dikarenakan delegasi Indonesia menuntut pihak GAM menghentikan perjuangannya dengan membubarkan GAM dan menyerahkan senjatanya.
“Tuntutan ini ditolak seluruhnya oleh pihak GAM, dan sejak itu pula operasi militer besar-besaran dilakukan Pemerintah Indonesia di Aceh. Pihak internasional tidak diberikan akses untuk memantau dan mengetahui keadaan Aceh yang sebenarnya.”
Pada 26 Desember 2004 terjadi peristiwa gempa dan tsunami di Aceh.
Pihak internasional kemudian mengajak Pemerintah Indonesia dan GAM melanjutkan perundingan untuk menyelesaikan konflik Aceh, dan pihak internasional akan mudah dan aman dalam memberikan bantuan kemanusiaan di Aceh.
Kedua belah pihak bersepakat melanjutkan perundingan di Helsinki Finlandia, yang difasilitasi CMI (Crisis Management Initiative) dipimpin mantan Presiden Finlandia, Marti Ahtisaari.
“Kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan GAM dituangkan dalam MoU Helsinki,” kata Wali Nanggroe yang saat itu menjadi pihak yang menandatangani MoU Helsinki dari pihak GAM.
Selanjutnya, pelaksanaan MoU Helsinki diawasi dan dimonitor oleh Uni Eropa dengan melibatkan empat negara ASEAN yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Negara-negara tersebut menjalankan tugas memastikan keamanan di Aceh dan mengawasi implementasi butir-butir MoU Helsinki. Mereka tergabung dalam Aceh Monitoring Mission (AMM).
Wali Nanggroe menyebut beberapa pelajaran penting yang dapat dipetik dari perjanjian damai antara GAM dan Pemerintah RI.
Pertama, membangun kepercayaan kedua belah pihak, di mana masing-masing pihak memiliki kesadaran sama bahwa perundingan damai adalah jalan terbaik dalam penyelesaian konflik Aceh.
Kedua, membangun kepercayaan terhadap fasilitator dari lembaga internasional (CMI) yang memfasilitasi perundingan antara GAM dan Pemerintah RI.
Dalam perundingan disetujui bahwa Aceh diberikan kewenangan khusus dalam mengelola pemerintahan sendiri, kecuali enam hal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu politik luar negeri, moneter fiskal, pertahanan, keamanan, yudisial, dan sebagian urusan agama.
“Kewenangan khusus Aceh yang bersifat otonomi asimetris berbeda dengan otonomi daerah pada provinsi lain di Indonesia. Kewenangan khusus Aceh yang berasal dari butir-butir MoU Helsinki dituangkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA),” ujar Wali Nanggroe.
Di akhir kuliah umum, Wali Nanggroe mengatakan untuk mewujudkan kesepakatan damai dalam MoU Helsinki memerlukan proses.
“Kita semua meyakini bahwa damai, adil, dan sejahtera akan terwujud secara berkelanjutan di Bumi Serambi Mekkah, bila kita berusaha sungguh-sungguh untuk mewujudkannya secara bersama-sama,” pungkas Malik yang didampingi Kabag Humas dan Kerja Sama Wali Nanggroe M Nasir Syamaun yang turut hadiri pada acara tersebut. (IA)
