Jakarta — Penggugat ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bambang Tri Mulyono ditangkap Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Bambang ditangkap di Hotel Sofyan Tebet, Kamis (13/10) sekitar Pukul 15.44 WIB.
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo mengatakan akan menjelaskan hal tersebut lewat konfrensi pers malam ini.
“Ya, nanti malam pukul 19.00 yang rilis Kabag sama Direktur Siber,” ujar Dedy Singkat.
Menurut Dedi, Bambang Tri Mulyono ditangkap dengan dugaan ujaran kebencian dan penistaan agama. Namun dia tak menjelaskan lebih rinci soal tudingan tersebut.
Penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan penggugat ijazah Jokowi yaitu Bambang Tri Mulyono sebagai tersangka. Bambang menjadi tersangka kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian.
Selain Bambang, penyidik juga menetapkan Sugi Nur Raharja alias Gus Nur sebagai tersangka kasus yang sama. Gus Nur diketahui pemilik akun Youtube Gus Nur 13 Official.
Menurut Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Nurul Azizah, Bambang dan Gus Nur ditangkap pada hari ini, Kamis, 13 Oktober 2022.
“Adapun sebagai tersangka adalah yang pertama SNR dan kedua adalah BTM,” kata Nurul Azizah di Bareskrim Polri pada Kamis 13 Oktober 2022.
Nurul menyampaikan Gus Nur dan Bambang Tri disebut mengunggah konten yang mengandung ujaran kebencian dan penistaan agama. Laporan ini pun berdasar pada LP/B/0568/IX/2022 Bareskrim 29 September 2022.
“Narasumber, pengacara, pengelola, pemilik, pengguna dan atau yg menguasai akun YouTube Gus Nur 13 Official tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA dan atau penistaan agama,” ujar Nurul.
Nurul menjelaskan saat ini penyidik telah memeriksa beberapa saksi dan saksi ahli. Selain itu pihaknya juga mendapatkan barang bukti berupa flashdisk hingga tangkapan layar.
“Penyidik sudah lakukan pemeriksaan saksi, 23 saksi, saksi ahli 7 orang, barang bukti 1 buah flashdisk, screen capture dan 2 lembar screen shot video,” ujarnya.
Nurul belum bisa menyampaikan secara detail mengenai kasus ini. “Jadi mereka tetap diperiksa kemudian status ditahan atau tidak pasti akan kami sampaikan lebih lanjut. Lebih lengkapnya akan di-update mungkin besok,” ujarnya.
Kedua tersangka menurut Nurul dijerat dengan Pasal 156a KUHP huruf a dan atau Pasal 45a ayat 2 Juncto Pasal 28 Ayat 2 UU ITE dan atau Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 UU RI Nomor 1 Tahun 1946.
“Tentang peraturan hukum pidana penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat,” kata Nurul.
Bambang bersama Ahmad Khozainudin menggugat Jokowi atas tuduhan ijazah palsu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Keduanya menilai Jokowi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berupa membuat keterangan yang tidak benar dan/atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah (bukti kelulusan) Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Joko Widodo.
PN Jakarta Pusat juga diminta menyatakan Jokowi telah melakukan PMH berupa menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar dan/atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf r Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.
Sebelumnya, dilansir dari Tempo, Bambang Tri mendaftarkan gugatan ke PN Jakpus pada hari Senin 3 Oktober 2022 dan gugatan itu telah terdaftar dengan nomor perkara:592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.
Pihak Tergugat dalam perkara ini adalah Tergugat I Presiden Jokowi; tergugat II Komisi Pemilihan Umum/KPU; tergugat III Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR; dan tergugat IV Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi/Kemenristekdikti.
Menengok pada situs sipp.pn-jakartapusat.go.id, terdapat tiga petitum yang diajukan oleh Bambang Tri.
Pertama, yaitu menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
Kedua, menyatakan tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Berupa Membuat Keterangan Yang Tidak Benar dan/atau Memberikan Dokumen Palsu berupa Ijazah (Bukti Kelulusan) Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) & Sekolah Menengah Atas (SMA) Atas Nama Joko Widodo.
Sedangkan petitum ketiga yaitu menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa menyerahkan dokumen Ijazah yang berisi Keterangan Yang Tidak Benar dan/atau memberikan dokumen palsu, sebagai kelengkapan syarat pencalonan tergugat I untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf r PER-KPU Nomor 22 Tahun 2018, untuk digunakan dalam proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024.
Meski begitu, Rektor Universitas Gadjah Mada Ova Emilia angkat suara soal polemik ijazah Presiden Joko Widodo atau Jokowi di media sosial. Ova menegaskan Joko Widodo merupakan alumnus Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985.
“Bapak Ir. Joko Widodo, adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, angkatan tahun 1980. Bapak Ir. Joko Widodo dinyatakan lulus UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki,” kata Ova di kampus UGM, Selasa, 11 Oktober 2022.
Hal ini ditegaskan Ova untuk menjawab beredarnya isu atau informasi yang terjadi di media berkenaan dengan adanya tuduhan oleh seseorang yang mempertanyakan ijazah Jokowi.
Ova menyatakan, pihaknya memberi pernyataan ini bukan karena adanya polemik di media sosial atau berita yang meragukan Jokowi adalah alumnus UGM. Menurutnya, penegasan ini karena merupakan tanggung jawab UGM untuk mengklarifikasi.
“Sebenarnya bukan kerisihan, tetapi merupakan tanggung jawab kami untuk memberikan klarifikasi kepada publik. Juga bukan karena yang dipertanyakan orang nomor satu (presiden), tetapi juga misalnya ada alumni yang ingin diverifikasi. Kami juga akan memverifikasi,” ujar Ova.
Bambang Tri Mulyono dulu sempat mencuat namanya ketika menulis buku berjudul Jokowi Undercover. Namun buku itu dilarang terbit karena dianggap tidak memenuhi kaidah ilmu pengetahuan.
Pada 30 Desember 2016, Bambang ditangkap karena buku itu disebut berisi dugaan saja. Dia kemudian diadili dan divonis bersalah pada 29 Mei 2017. Bambang dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. (IA)
