Jakarta — Presiden Joko Widodo memanggil ratusan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), mulai dari para pejabat utama Mabes Polri, kepala kepolisian daerah (kapolda), hingga kepala kepolisian resor (kapolres) seluruh Tanah Air di Istana Negara, Jakarta, pada Jum’at, 14 Oktober 2022.
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam keterangannya usai pertemuan mengatakan bahwa Presiden Jokowi memberikan sejumlah arahan kepada jajaran Polri, salah satunya adalah agar Polri menjaga kesolidan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
“Arahan dari beliau jelas dan tegas bahwa kami semua harus solid untuk bersama-sama berjuang melakukan apa yang menjadi tugas pokok fungsi kami pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, responsif terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat, respons cepat, dan kita memiliki sense of crisis di tengah situasi yang sulit ini,” ujar Kapolri.
Selain itu, Presiden juga meminta jajaran Polri untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan tindakan tegas terhadap berbagai hal yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri. Mulai dari gaya hidup hingga pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran Polri.
“Termasuk juga tentunya pemberantasan judi online, pemberantasan narkoba, dan pemberantasan hal-hal yang tentunya sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat,” ungkap Kapolri.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi turut memberikan arahan kepada jajaran Polri untuk mengawal kebijakan ekonomi pemerintah di semua tingkat, baik tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi dalam rangka menghadapi situasi global saat ini.
“Bagaimana kita mengawal agar yang namanya harga-harga bisa terkelola, bisa terkendali, tingkat inflasi bisa kita kawal, kegiatan-kegiatan pembangunan bisa kita kawal, dan semuanya tentunya menjadi bagian yang harus terus-menerus kita laksanakan,” ucap Kapolri.
Tidak hanya kebijakan ekonomi, Presiden juga meminta jajaran Polri untuk mengawal kebijakan pemerintah di bidang stabilitas keamanan. Polri diharapkan dapat melakukan pencegahan dan tindakan tegas terhadap berbagai hal yang berdampak pada perpecahan, polarisasi, dan mengganggu kehidupan masyarakat, khususnya dalam situasi tahun politik yang sedang terjadi di Indonesia.
“Tentunya ini menjadi kebijakan dan akan kita tindak lanjuti,” ujar Kapolri.
Kapolri pun menyatakan bahwa Polri akan terus melaksanakan program transformasi menuju Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan (Presisi) sehingga tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri dapat kembali meningkat.
Kapolri berharap jajarannya dapat menjaga kesolidan, saling mengingatkan, menjadi contoh yang baik, dan memiliki kepekaan terhadap situasi krisis.
“Apa yang dilakukan oleh Polri betul-betul bisa mengembalikan kepercayaan publik, kita bisa mengembalikan apa yang menjadi harapan kita menjadi Polri yang dekat dan dicintai masyarakat,” tandasnya. (IA)
