BANDA ACEH – Kepengurusan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Provinsi Aceh masa bakti 2023-2026 resmi dilantik.
Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh Prof Dr Ir Marwan dilantik menjadi Ketua PII Provinsi Aceh periode tiga tahun ke depan menggantikan Prof Dr Ir Samsul Rizal.
Pelantikan tersebut ditandai dengan pengambilan sumpah dan penyerahan pataka oleh Sekjen PII Pusat Bambang Guritno. Acara tersebut berlangsung di Aula Fakultas MIPA USK Darussalam Banda Aceh, Ahad (12/3/2023).
Ketua PII Provinsi Aceh periode sekarang, Prof Marwan mengatakan, PII Aceh pernah vakum di masa dulu.
Karena itu, ia mengapresiasi kepengurusan PII Aceh periode sebelum kepemimpinannya, yang mencatatkan progres sangat baik, dimana sudah ada 9 Pengurus Cabang (PC) di Aceh yang aktif.
“PII Aceh merupakan rumah bersama, maka segala hal menjadi tanggungjawab bersama, saling mengawasi dan mengontrol. Sehingga tiga tahun kedepan, bisa menjalankan amanah sebagaimana mestinya. Insya Allah ke depan kita siap memperkuat keanggotaan dan PC bertambah, serta anggota yang semakin meningkat,” tutur Prof Marwan.
Rektor USK ini menyatakan, dengan kolaborasi dan sinergitas, PII Aceh siap memenuhi target Undang-undang (UU) untuk memenuhi sekurang-kurangnya 80% PC dari total kabupaten/kota yang ada di provinsi. Katanya, bila tak ada aral melintang, sejumlah PC PII di Aceh akan dikukuhkan setelah lebaran tahun 2023.
Salah satu program PII Aceh adalah meningkatkan kompetensi para insinyur, hal ini terkait UU No 4 tahun 2014 tentang keinsinyuran, menjalankan profesi, sertifikasi dan tanggung jawab sebagai insinyur. Untuk itu, PII Aceh berharap dukungan penuh dari PII pusat.
“Kami dari wilayah siap mendapatkan kepercayaan menjadi bagian dari Majelis Kompetensi. Di Aceh banyak SDM berkualitas, mungkin bisa dimulai dari satu atau dua orang terlebih dulu, ini juga bisa membantu percepatan sertifikasi profesional,” ucapnya.
Menurut Prof Marwan, PII Aceh punya ikhtiar untuk bekerja maksimal, agar kehadiran organisasi ini benar-benar terasa manfaatnya bagi setiap anggota. Salah satu tugas tak kalah penting, sebutnya, bagaimana mengadvokasi kerja-kerja keinsinyuran terutama dalam menghadapi setiap kendala.
PII Aceh dengan mitra di daerah, seperti Pemerintah Aceh, DPRA, Kodam, Kepolisian, Kejaksaan, dll, siap bersinergi dalam rangka memberikan edukasi dan kepastian hukum bagi segenap insinyur.
Sementara itu, Sekjen PII Bambang Guritno, menyampaikan pihaknya siap membantu Kepengerurusan PII Aceh periode 2023-2026 dalam menjalankan tugasnya. Ia mendorong, agar setiap tahunnya dapat terbentuk paling tidak lima PC PII di Aceh.
“Sehingga tahun ketiga, semoga 15 cabang terbentuk. Karena banyak sekali insinyur di Aceh yang menjadi kekuatan untuk membangun Aceh dan Indonesia. Segera review program kerja, dengan demikian kita bisa selalu pada relnya. Termasuk kebijakan dari pengurus pusat,” ujar Bambang.
Ia menerangkan, tugas bersama PII di seluruh Indonesia adalah menjadikan setiap insinyur sebagai anggota PII, sebab masih banyak insinyur yang belum terdata dan tercatat. Hal ini penting karena merupakan amanat UU, dan bukan sekedar kehendak PII. Dengan demikian, dalam menjalankan praktik keinsinyuran menjadi mudah dan legal.
“Jadi bukan kehendak PII. Justru kami membantu agar tidak ada yang melanggar, terutama yang sedang berkiprah agar terhindar dari pelanggaran. Ini juga bagian dari memberikan kepastian hukum bagi yang sedang praktik keinsinyuran yang ada di Indonesia,” tegas Sekjen PII.
Bambang mengungkapkan, selama 14 bulan terakhir sejak tahun 2021, PII mengalami kemajuan sangat signifikan, dari 45000-an insinyur, sekarang sudah terdata sebanyak 65000-an anggota. Targetnya, pada tahun 2023-2024, keanggotaan insinyur di PII bisa sampai 100.000-an.
“Untuk aksesor, kami mempersilahkan PII Aceh atau USK dan kampus lain di Aceh untuk mengusulkan nama yang (dinilai) pantas. Assessment sekarang sudah mudah, masing-masing di depan monitor bisa menjalankannya, nantinya bergabung dengan aksesor dari seluruh wilayah di Indonesia,” pungkasnya. (IA)
