BANDA ACEH – Menyongsong pesta demokrasi lima tahunan Pemilu 2024, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) UIN Ar-Raniry Banda Aceh menggelar Stadium General Kepemiluan di kampus setempat, Rabu (15/3/2023).
Stadium General tersebut ikut menyorot potensi konflik pada Pemilu yang untuk pertama kali akan digelar serentak di seluruh Indonesia itu.
“Sudah sepatutnya mahasiswa untuk peduli dan ikut berpartispasi pada Pemilu 2024 ini,” kata Dekan FISIP UIN Ar-Raniry Dr Muji Mulia MAg dalam sambutannya.
Muji juga meyoroti kemungkinan menurunya kualitas Pemilu jika para anak muda tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya.
Titi anggraini SH MH, aktivis Perludem yang hadir sebagai pemateri memaparkan, Pemilu 2024 merupakan Pemilu serentak satu hari terbesar, paling kompleks, dan rumit sedunia.
Menurut Titi, kendala teknis, seperti pengadaan dan distribusi logistik, terutama surat suara akan menjadi tantangan tersendiri pada Pemilu nantinya.
Pemilu 2024, lanjut Titi, juga akan dihadapkan pada profesionalisme dan integritas penyelenggara. Belum lagi persoalan serangan siber dan keamanan teknologi Pemilu.
Disisi lain, hal yang paling substantif dalam Pemilu, seperti kapasitas pemilih yang mencakup kesulitasn dalam pemberian suara (invalid votes), tidak fokus pada Pemilu Legislatif, kurang peduli pada rekam jejak dan politik gagasan akan menjadi akan menjadi kendala dalam mewujudkan kualitas Pemilu yang baik.
“Juga akan terjadi kerentanan soal politik transaksional, hoaks dan disinformasi Pemilu di tengah propaganda global. Plus ketidaknetralan ASN,” ungkapnya.
Meski demikian, Titi mengatakan, terdapat peluang pada Pemilu 2024 dengan adanya pemilih muda dalam jumlah besar, media sosial yang aksesibel, dan masyarakat sipil yang dinamis.
“Karenanya, Pemilu 2024 tidak boleh ditunda. Ide penundaan Pemilu harus ditolak karena tidak sesuai dengan amanat Undang-undang,” tegas dia.
Sementara Arif Akbar MA, Dosen Ilmu Politik UIN Ar-Raniry mengatakan, Pemilu 2024 merupakan bagian dari proses demokrasi Indonesia.
Untuk itu, mahasiswa harus cerdas dalam memilih karena kulaitas yang baik akan lahir dari pemilih yang cerdas.
“Lihat pogram kerja dari pada calon, bukan memlih berdasarkan faktor suka atau tidak suka secara personal,” imbaunya.
Mirza Franzikri MSi, Dosen Ilmu Administrasi Negara pada FISIP UIN Ar-Raniry mengatakan, potensi konflik muncul pada tahap pra, hari “H” pemungutan suara dan pasca Pemilu.
Pada tahap pra Pemilu, jelas dia, potensi konflik dapat muncul saat rekruitmen penyelenggara, pengolahan data pemilih dan penyelahgunaan Wewenang penyelenggara.
Pada tahap pemungutan suara potensi konflik muncul karena hoaks, money politic, intimidasi, mobilisasi massa, dan manipulasi data.
Sedangkan pada tahap pasca Pemilu, potensi konflik dapat muncul saat rekapitulasi suara, intervensi kekuasan, kerusuhan, dan polarisasi sosial.
“Di sini, peran mahasiswa dibutuhkan untuk mendeteksi secara dini potensi perpecahan, menghimbau untuk selalu menjaga kerukunan dan ketertiban. Siaga dan waspada terhadap potensi konflik dan senantiasa berkoordiansi dengan intansi terkait,” sebut Mirza. (IA)
