BANDA ACEH – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menghadap Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haythar, untuk melaporkan perkembangan persiapan dan kendala yang dihadapi jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Provinsi Aceh.
Kedatangan delegasi pelaksana Pemilu itu dipimpin Ketua KIP Aceh Saiful, Rabu, 18 Oktober 2023.
Kabag Humas dan Kerja Sama Wali Nanggroe M Nasir mengatakan beberapa poin pembahasan pada pertemuan tersebut mengenai rancangan tahapan dan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan Pemilu di KIP kabupaten/kota.
“Wali Nanggroe meminta laporan rinci untuk seluruh persiapan,” kata M Nasir.
Ketua KIP Aceh, kepada Wali Nanggroe mengatakan saat ini logistik yang baru dicetak hanya logistik pendukung, bukan logistik utama seperti surat suara.
Rencananya, proses pengelolaan logistik utama, termasuk surat suara akan dilakukan pada November 2023 setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap (DCT).
“Terkait anggaran yang disampaikan oleh bupati/wali kota, beberapa kabupaten/kota sudah memiliki anggaran yang tersedia. Namun, belum ada jumlah total keseluruhan yang diperlukan yang telah ditentukan,” ujar Saiful.
Sejauh ini, hanya dua dari 23 kabupaten/kota yang sudah melaksanakan penandatanganan NPHD anggaran pilkada tahun 2024, yaitu Aceh Selatan dan Gayo Lues.
“Meskipun ada beberapa kabupaten/kota yang sudah mencapai kesepakatan mengenai besaran anggaran pilkada tahun 2024,” tambah Saiful.
Sesuai arahan dari KPU RI, NPHD anggaran pilkada tahun 2024 harus ditandatangani paling lambat November 2023.
Menanggapi laporan yang disampaikan KIP, Wali Nanggroe mengatakan terkendalanya anggaran menjadi suatu masalah bagi persiapan pelaksanaan Pemilu di Aceh.
“Ini seharusnya tidak berlaku demikian, karena pemilu adalah pesta demokrasi rakyat, dan ini menjadi tanggung jawab pusat, kenapa anggarannya belum juga turun, ini jadi masalah,” tegas Wali.
Karena itu, Wali Nanggroe meminta laporan rinci dari KIP Aceh untuk menjadi bahan kajian. Selanjutnya Wali Nanggroe akan menempuh upaya-upaya agar permasalah tersebut dapat segera teratasi.
“Saya meminta diberi laporan rinci, kabupaten/kota mana saja, berapa kira-kira anggaran yang diperlukan, insya Allah nanti akan saya usahakan kepada pihak yang berwenang agar anggaran yang diperlukan segera turun,” pungkas Wali Nanggroe. (IA)
