Infoaceh.net, Banda Aceh — Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) tahun 2024 terancam tanpa adanya pengawasan akibat minimnya anggaran yang dialokasikan untuk Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) setempat.
Hal itu terjadi karena sosok Pj Bupati Abdya Darmansah dinilai abai dan tidak lagi serius dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai amanah Mendagri untuk sukseskan pelaksanaan Pilkada, tapi justru cenderung lebih fokus untuk persiapan dirinya maju sebagai calon Bupati Aceh Selatan, sedangkan tugas utamanya untuk mensukseskan Pilkada Abdya justru tidak dilakukan.
Padahal salah satu tugas Pj Kepala Daerah sesuai dengan amanah Menteri Dalam Negeri adalah memastikan pelaksanaan pesta demokrasi Pilkada 2024 dapat berjalan dengan baik.
“Bukti Pj Bupati Abdya Darmansah setengah hati menjalankan amanah Mendagri dalam menjalankan tugasnya dapat dilihat dari alokasi anggaran Panwaslih Aceh Barat Daya yang hanya sebesar Rp 1,5 miliar sehingga pelaksanaan Pilkada Abdya terancam tanpa pengawasan. Jelas-jelas Pj Bupati Abdya Darmansah tidak menjalankan tugas utamanya yakni menyukseskan pelaksanaan Pilkada,” ungkap Koordinator Gerakan Muda Peduli Aceh(GeMPA), Ariyanda Ramadhan, Rabu, 26 Juni 2024.
Menurutnya, secara kalkulasi Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri atas 9 kecamatan dan 152 gampong atau desa/gampong, dimana sebagaimana amanah Undang-undang di setiap kecamatan hingga gampong terdapat personil pengawas pemilu/pilkada.
“Dengan alokasi anggaran pengawasan yang hanya Rp 1,5 miliar tersebut, untuk membayar gaji/honor petugas pengawas di tingkat kabupaten, kecamatan hingga gampong pun masih sangat kurang, belum lagi untuk kegiatan pengawasan yang dijalankan. Sehingga secara nyata seakan terlihat bahwa Pj Bupati Abdya sengaja menginginkan pelaksanaan Pilkada Abdya tanpa pengawasan dan tidak peduli dengan pelaksanaan pesta demokrasi di daerah yang kini dipimpinnya,” bebernya.
Ariyanda menilai, selama ini Pj Bupati Abdya Darmansah terkesan hanya berupaya mengamankan paket-paket proyek sebagai sumber pundi-pundi maju di Pilkada Aceh Selatan, tanpa memikirkan tugasnya sebagai penjabat kepala daerah yang dimandatkan Mendagri.
“Bayangkan saja dari Rp 1 triliun lebih APBK Abdya, hanya sebesar Rp 1,5 miliar untuk pengawasan pelaksanaan Pilkada. Ini menunjukkan Pj Bupati Darmansah memang sudah setengah hati menjalankan tugasnya, dan tak memikirkan kelancaran pelaksanaan Pilkada di daerah yang kini dipimpinnya.
Untuk menghindari penyalahgunaangunaan kewenangan Pj Kepala Daerah yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat Abdya, memang seharusnya Mendagri dari awal sudah mencopot Darmansah dari jabatannya sebagai Pj Bupati Abdya. Jika tidak maka Abdya hanya akan jadi sumber pundi-pundi, tapi pelaksanaan pesta demokrasi di Abdya justru terancam gagal,” pungkasnya. (RED)
