Infoaceh.net, JAKARTA — Dalam rangka finalisasi nomenkaltur lembaga keistimewaan Aceh, Wali Nanggroe Aceh dan Mahkamah Agung serta Mahkamah Syar’iyah Aceh rapat khusus pada Selasa (24/9) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Adapun dari unsur pejabat Kemendagri yang menerima pertemuan dengan Wali Nanggroe Aceh, Mahkamah Agung, Makamah Syar’iah Aceh yaitu Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah (Dr Horas M Panjaiatan) dan Kasubdit Wil. Sumatera Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Fernando H Siagian serta Kasubdit Dukungan Teknis Dit. 1 (Muhammad Valiandra).
Sementara Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haythar ikut didampingi Mohammad Rafiq (Staf Khusus Wali Nanggroe Urusan Diplomasi, Kerja Sama Luar Negeri, dan Promosi Perdamaian Aceh) serta T. Amral Ponda (Kasubbag Program dan Perencanaan Keurukon Katibul Wali).
Sedangkan dari Mahkamah Agung hadir Kepala Biro Perencanaan Sahwan SH MH dan Yudi Cahyadi ST (Tim Mahkamah Agung) Wahyu Dhimas Suparmasto (Tim Mahkamah Agung ) dan dari Mahkamah Syar’iyah Aceh dihadiri Basuni SH MH Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh, Hilman Lubis SH MH, Sekretaris Mahkamah Syar’iyah Aceh sekaligus inisiator terhadap penyusunan Nomenklatur Lembaga Mahkamah Syar’iyah Aceh sebagai salah satu lembaga keistimewaan Aceh.
Pertemuan antara Kementerian Dalam Negeri dengan Mahkamah Agung, Wali Nanggroe Aceh dan Mahkamah Syar’iyah Aceh dilakukan di Ruang Rapat Dirjen Bina Keuangan daerah Selasa pukul 13.30 Wib.
Tim diterima langsung oleh Plh Dirjen Bina Keuangan daerah Kementerian Dalam Negeri Horas M Panjaitan.
Dalam pertemuan tersebut, Plh. Dirjen menyampaikan beberapa poin penting, di antaranya yaitu secara prinsip usulan menu anggaran sudah dipenuhi dan sudah tertuang dalam Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 yang mengatur tentang penguatan, pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan kerja sama peradilan syariat Islam melalui Mahkamah Syariyah di Aceh dan untuk proses pengajuan anggaran dapat dilakukan dengan mekanisme hibah, dengan terlebih dahulu mengajukan proposal kepada Gubernur Aceh melalui Kesbangpol Aceh, dan segera diajukan tahun 2025.
Selanjutnya Wali Nanggroe Aceh menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri yang telah memenuhi semua usulan menu anggaran yang diajukan Mahkamah Syar’iyah Aceh.
Ia mengatakan Mahkamah Syar’iyah Aceh merupakan satu-satunya lembaga yang hanya ada di Aceh dan sudah sepantasnya mendapat perhatian yang lebih dari semua lembaga terkait.
“Terima kasih juga kepada pimpinan Mahkamah Agung atas dukungan penuh dalam rangka upaya implementasi UU Nomor 11 Tahun 2006 dalam rangka penguatan Mahkamah Syar’iyah Aceh melalui pendanaan yang bersumber dari APBA,” ujar Wali Nanggroe
Terakhir Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh Dr Basuni menyampaikan terima kasih atas semua dukungan untuk Mahkamah Syar’iyah Aceh.
Hilman Lubis SH MH, Sekretaris Mahkamah Syar’iyah Aceh selaku inisiator mengatakan pihaknya sangat terharu. “Ini proses bersejarah ini dan proses panjang serta sangat melelahkan serta bukanlah hal mudah, karena mengoordinasikan 2 lembaga besar pemerintah pusat (Mahkamah Agung dengan Kementerian dalam negeri ), tentu atas atensi dan bantuan serta dukungan penuh dari Wali Nanggroe semua menjadi mudah, semoga menjadi legacy bagi Mahkamah Syar’iyah Aceh.
Alhamdulillah ini pengakuan sempurna bahwa Mahkamah Syar’iyah Aceh sebagai salah satu lembaga keistimewaan Aceh, kami bangga dan terharu,” ujarnya.
