INFOACEH.NET, BANDA ACEH — Pj Gubernur Aceh Safrizal ZA didesak agar dapat segera membatalkan rencana pengadaan 166 Smart Board atau papan tulis digital interaktif dalam APBA Perubahan 2024 pada Dinas Pendidikan Aceh yang diperuntukkan bagi sejumlah sekolah di Aceh.
Hal itu dikarenakan proses penganggaran yang tidak lazim dan cenderung dipaksakan pengadaan Smart Board tersebut.
Dimana pada awalnya anggaran senilai lebih kurang Rp 40 miliar tersebut diambil dari Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang sebelumnya dianggarkan untuk pengadaan ikan kakap dan pakan runcah untuk 21 kelompok masyarakat korban konflik.
“Wajib ditolak pengadaan tersebut. Proses penganggaran Smart Board yang muncul tiba-tiba ini sangat mencurigakan,” ujar Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian, dalam keterangannya, Ahad (6/10/2024).
Menurutnya, perlu Pj Gubernur Aceh Safrizal ZA untuk memastikan pembatalan paket tersebut sebelum memunculkan masalah yang lebih besar nanti
Sementara Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI) Nasruddin Bahar dalam keterangannya menyebutkan, idealnya pemindahan anggaran dan kegiatan tersebut disesuaikan dengan Dinas Teknis yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.
“Entah apa penyebabnya ujuk-ujuk kegiatan di BRA dipindahkan ke Dinas Pendidikan Aceh. Dari informasi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh tidak terdapat dalam DIPA Dinas Kelautan dan Perikanan, hal tersebut terkonfirmasi langsung dengan Kepala DKP,” terangnya.
Menjadi pertanyaan publik hari ini kenapa pengadaan Bibit Ikan Kakap dan Pakan Runcah dibatalkan, bukankah masyarakat sangat dirugikan karena anggaran puluhan miliar untuk mereka tidak tersalurkan.
“Berat dugaan kelompok masyarakat yang akan dibantu juga bermasalah seperti pengadaan fiktif tahun 2023 senilai Rp 15 miliar lebih menjadi temuan total lost dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh,” tutur Nasruddin Bahar.
Ia menambahkan, agar tidak menjadi temuan baru seperti kasus wastafel jilid II di Disdik Aceh, diminta kepada Pk Gubernur Aceh melalukan supervisi dan peninjauan kembali dengan cara membatalkan paket pengadaan Smart Bord yang dinilai belum mendesak.
“Anggaran Rp 40 miliar itu sebaiknya menjadi SILPA 2024 dan dilanjutan pada pembahasan APBA-P tahun 2025. Anggaran untuk masyarakat korban konflik sebaiknya dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat sehingga mendongkrak tinggkat pendapatannya,” sebutnya.
Jika Dinas Pendidikan Aceh tetap melanjutkan pengadaan Smart Board tersebut maka dikhawatirkan terjadinya mark-up atau penggelembungan harga.
“Kejadian tersebut dapat saja terjadi mengingat pengadaan dengan E-Katalog tanpa proses tender. Hasil penelusuran Tim TTI pada market place terdapat perbedaan harga yang sangat mencolok yaitu harga per unitnya antara Rp 50 juta – Rp 95 juta sungguh fantastis, diduga bisa mark up harga hingga 100%,” tegas Nasruddin.
