Infoaceh.net, BANDA ACEH — Insiden terjadinya keributan pada saat berlangsungnya debat publik ketiga pasangan calon (Paslon) Gubernur/Wakil Gubernur Aceh pada Selasa malam (19/11/2024), sangat memalukan dan berdampak pada kejelekan nama daerah Aceh di mata publik khususnya di Aceh sendiri dan bahkan di tataran Nasional.
Hal tersebut disampaikan Rofi Mayana, pemerhati politik generasi muda Aceh dan juga Bendahara Umum Forum Komunikasi Pemuda Mahasiswa Bireuen (Forkopmabir) DKI Jakarta kepada media, Kamis (21/11/2024) yang ikut menyorot insiden kericuhan debat ketiga Paslon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh sedang berlangsung pada siaran live media televisi nasional karena dipicu protes sepihak karena persoalan microfon wireless yang menempel di kerah baju salah satu paslon saat sedang penyampaian visi-misi Calon Gubernur Aceh nomor urut 01 Bustami Hamzah – Fadhil Rahmi.
“Kami sangat menyayangkan atas insiden kericuhan yang terjadi tersebut. Sehingga prosesi debat terakhir paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dihentikan oleh pihak penyelenggara acara dalam hal ini KIP Aceh. Padahal acara debat kali ketiga ini yang sangat dinantikan oleh segenap elemen masyarakat Aceh guna menyaksikan pemaparan gagasan visi-misi para paslon agar dapat menentukan pilihan siapa yang layak dan pantas dipilih menjadi pemimpin Aceh untuk menjalankan kepemimpinan Aceh satu periode mendatang,” jelasnya.
Kemudian di samping itu, pihaknya menilai tata cara yang dilakukan untuk memprotes pemakaian alat tersebut dinilai terkesan arogan, terlalu berlebihan dan tak wajar karena memicu keributan dalam forum debat yang sedang berlangsung hingga pelaksanaan kelanjutan debat harus terhenti.
“Di sini terkesan KIP Aceh lalai dalam bekerja dan semestinya mereka harus bertanggung jawab atas gagalnya kegiatan debat terkahir Pilgub Aceh kemarin dan ini telah mencederai nilai-nilai serta jalannya prosesi pesta demokrasi yang ada secara damai dan tertib,” lanjut Rofi.
Terakhir, pihaknya juga meminta pemerintah pusat harus segera turun tangan meningkatkan jaminan keamanan agar pelaksanaan pilkada Aceh 2024 dapat berjalan kondusif dan jauh dari tindakan diskriminatif serta hal-hal yang berpotensi terjadinya benturan fisik didalam masyarakat Aceh kemudian hari.
“Kami fikir dalam hal ini memang perlu untuk ditingkatkan keamanan pada perhelatan Pilkada di Aceh kali ini. Apalagi menjelang beberapa hari menuju pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Aceh. Kita sangat berharap pelaksanaan pilkada Aceh berjalan damai, aman dan bebas dari berbagai tindakan diskriminatif serta tidak mencederai nilai-nila Demokrasi.
Apapun itu, tindakan main hakim sendiri tidak boleh dibenarkan dalam berdemokrasi, apalagi kita ini kan negara hukum. Jadi semua pihak harus menghormati setiap norma-norma itu sendiri,” tutup aktivis perempuan Aceh tersebut.
