Infoaceh.net, BIREUEN — Di saat kepala daerah lainnya berlomba-lomba membeli mobil dinas baru, Bupati Bireuen, Haji Mukhlis malah menolak anggaran pengadaan mobil dinas baru untuk Bupati dan Wakil Bupati.
Haji Mukhlis memerintahkan anggaran mobil dinas yang dialokasikan kepada dirinya dan Wakil Bupati dialihkan untuk anggaran bantuan rumah duafa bagi warga Bireuen.
“Saya menilai mobil dinas lama yang ada masih layak untuk digunakan, untuk apa menghamburkan uang daerah hingga Rp 4 Miliar untuk membeli mobil baru, saya minta dinas terkait alihkan anggaran itu untuk bangun rumah duafa, apalagi instruksi Presiden jelas harus lakukan efisiensi anggaran,” ujar Haji Mukhlis, Rabu (19/3).
Ia menyatakan selama lima tahun masa jabatannya, tidak akan ada usulan pembelian mobil dinas.
“Kami sudah berkomitmen tidak membeli mobil dinas selama lima tahun ke depan. Anggaran yang rencananya akan dialokasikan untuk pembelian mobil dinas, sekitar Rp4 miliar, akan dialihkan untuk pembangunan rumah duafa,” ujar Mukhlis yang didampingi Wakil Bupati, Ir Razuardi.
Sebagai gantinya, Mukhlis dan Razuardi akan menggunakan kendaraan pribadi serta mobil dinas lama untuk operasional pemerintahan.
Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan keterbatasan APBK Bireuen dan banyaknya kebutuhan masyarakat, terutama dalam pembangunan rumah dhuafa.
Menurutnya, pengadaan mobil dinas baru belum menjadi prioritas, terutama di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas akibat efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.
“Mobil dinas yang ada masih layak digunakan. Saya dan Wakil Bupati sepakat mengalihkan anggaran tersebut demi kepentingan masyarakat. Kami berikhtiar tidak ada lagi warga Bireuen yang tinggal di rumah tidak layak huni,” sebutnya.
Mukhlis, yang juga merupakan Ketua DPD Partai Golkar Bireuen, menambahkan kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi pelaksanaan APBN dan APBD.
“Presiden telah menginstruksikan penghematan anggaran. Di sisi lain, masih banyak persoalan di masyarakat yang harus segera ditangani. Karena itu, kami sepakat untuk tidak membeli mobil dinas baru selama menjabat,” tegasnya.
Mukhlis berharap langkah ini bisa menjadi contoh bagi pejabat lain di Kabupaten Bireuen agar lebih memprioritaskan anggaran untuk kepentingan masyarakat.
“Di tengah kondisi anggaran saat ini, rasanya kurang tepat jika kami membeli kendaraan dinas baru. Efisiensi anggaran sangat penting, mengingat masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum terakomodir,” pungkasnya.
