Infoaceh.net, BANDA ACEH – Forum Beringin Bersama (FBB) meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar melakukan audit menyeluruh DPD I Partai Golkar Aceh menjelang berlangsungnya Musyawarah Daerah (Musda) 12 dalam waktu dekat.
“Kenapa audit penting untuk dilakukan? Setidaknya audit organisasi dan audit keuangan, karena ada masalah serius yang mendasar, terkait kepemimpinan Golkar di Aceh dalam 10 tahun terakhir, dampaknya fatal pada tindakan-tindakan partai secara keorganisasian serta mewariskan preseden buruk,” ujar Koordinator Forum Beringin Bersama Teuku Alfian yang juga Wakil Ketua Bidang Hukum DPD I Partai Golkar Aceh, Kamis (8/5/2025).
Beberapa tindakan yang dinilai sensitif seperti konflik atau perselisihan antar caleg paska Pemilu 2019 yang tidak serius diselesaikan secara bermartabat dan adil.
Kemudian dugaan pengingkaran pemenuhan hak-hak caleg tidak terpilih paska pemilu terdahulu.
Rekomendasi dan keputusan pleno terkait pemberhentian kader di 2019 yang tidak diteruskan ke Mahkamah Partai ataupun Munas, dan diduga rawan disalahgunakan.
Selanjutnya rangkap jabatan pengurus yang bertentangan dengan AD/ART. Juga ada Musda kabupaten/kota yang tidak menjalankan Pasal 45 AD/ART, tapi tetap dilanjutkan dan disahkan.
Ada keputusan pemindahan lokasi Musda Kabupaten/Kota tanpa melalui prosedur yang baik dan benar, sementara tidak ada gangguan keamanan atau bencana alam.
Hal lainnya adalah isu dugaan ‘pengambilalihan’ program aspirasi anggota fraksi di DPRA secara sepihak dengan mengenyampingkan pembinaan konstituen dan Dapil.
Terakhir adalah pemberhentian Ketua DPD II Golkar Aceh Timur yang diduga tidak berdasarkan “sebab” sebagaimana ketentuan partai, baik AD/ART ataupun PO, dan tidak menjalankan prosedur yang benar.
Maka dari itu, jalan terbaik untuk mengoreksi dan memberi landasan yang baik secara permanen ke depannya adalah audit organisasi sekaligus juga audit keuangan.
“Dan ini sangat mungkin dilakukan. Bisa saja DPP menunjuk lembaga audit profesional dengan supervisi dan pendampingan unsur DPP,” sebut Teuku Alfian.
Jika DPP menunjuk Plt Ketua selama audit berlangsung, menurut Teuku Alfian, itu juga jauh lebih baik.
Karena memang itu kewenangan DPP, selain bisa lebih fokus, efektif dan efisien, juga lebih menjamin proses dan hasil audit semakin otentik.
Harapannya sederhana, sebagai organisasi politik modern, supaya pemimpin selanjutnya dan para kader muda diwariskan cara-cara yang baik dan benar dalam berpartai dan berorganisasi politik, sesuai dengan ketentuan dan bisa dipertanggungjawabkan
“Audit itukan langkah profesional, fair, beradab dan terukur secara ilmiah. Lazimnya, itu memang kebutuhan normal organisasi modern, apalagi partai politik.
Organisasi sekaliber Golkar jangan ragu untuk tampil keren dan modern, dan ini juga salah satu cara untuk menghindarkan partai dan seluruh kader dari watak dan mentalitas gerombolan,” tambahnya.
Sekaligus juga, melalui audit, semua bisa clear nama baik DPD I terkait sas sus yang berkembang terkait dugaan “kontribusi tak resmi” dari para calon kepala daerah dalam hal rekomendasi Pilkada 2024 dan rekomendasi posisi pimpinan parlemen se-Aceh dari Partai Golkar.
Supaya isunya tidak semakin liar merebak dan bisa menimbulkan citra buruk permanen bagi partai. Auditlah yang akan menepis semua itu.
Dari hasil curah pendapat dan diskusi dengan banyak kader-kader muda, beberapa senior dan sesepuh, mayoritas keluarga Besar Beringin se-Aceh sepaham, serta mendukung ide positif ini.
“Secepatnya kita berupaya untuk mengirim surat ke DPP, menyampaikan hal-hal di atas lebih detil, jikapun diminta memaparkan langsung, kita juga siap, apalagi terhadap hal-hal faktual yang terjadi,” pungkas Koordinator Forum Beringin Bersama, Teuku Alfian.
