Infoaceh.net, BANDA ACEH — Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof Dr Khairul Munadi ST MEng, menghadiri Rapat Koordinasi Forum Rektor Aceh (FRA) yang diselenggarakan di Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Jum’at, 9 Mei 2025.
Pada kesempatan itu, Dirjen Dikti menyosialisasikan program Kampus Berdampak.
Program Kampus Berdampak sekaligus mempertegas keberlanjutan atau pengganti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) yang menjadikan kampus lebih berdaya dan berdampak langsung kepada masyarakat, dunia industri dan usaha, serta mendukung ekosistem riset dan inovasi untuk pembangunan nasional.
Khairul Munadi menyampaikan Kampus Berdampak dirancang sebagai langkah strategis untuk mendorong keterlibatan aktif perguruan tinggi dalam memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan masyarakat dan daerah.
“Kampus Berdampak ingin mengajak perguruan tinggi melangkah lebih jauh. Tidak hanya sebagai pusat ilmu pengetahuan yang berfokus pada pengajaran dan penelitian, tetapi sebagai agen perubahan sosial yang hadir di tengah masyarakat,” jelas Khairul Munadi.
Menurutnya, tujuan program ini adalah agar kampus tidak hanya menghasilkan luaran akademik, tetapi mampu menciptakan dampak konkret melalui kolaborasi dengan mitra eksternal.
Ketua Forum Rektor Aceh Prof Dr Herman Fithra ST MT yang juga Rektor Universitas Malikussaleh, menyambut positif inisiatif tersebut. Ia menilai pendidikan adalah kunci utama dalam mempercepat pembangunan Aceh.
Dengan potensi daerah yang besar, namun masih menghadapi berbagai tantangan, program “Kampus Berdampak” dinilai sangat relevan.
“Kami sangat mendukung program ini dan berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip-prinsipnya ke dalam program kerja kampus, khususnya dalam memberdayakan mahasiswa agar lebih aktif terlibat dalam kehidupan sosial masyarakat,” ujarnya.
Sementara Rektor USK Prof Dr Ir Marwan menilai pentingnya keselarasan antara program kampus dengan kebutuhan riil masyarakat. Sebab perguruan tinggi memiliki sumber daya manusia, ide, dan mahasiswa yang mampu menjadi aktor perubahan, namun dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah.
“Kampus harus mampu menjawab tantangan yang ada di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, program pengabdian harus dirancang berdasarkan data dan hasil riset yang valid, serta melibatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan dunia usaha,” kata Prof Marwan.
Prof Marwan menyoroti sejumlah dinamika lokal yang dapat memengaruhi implementasi program, seperti perubahan kepemimpinan daerah, otonomi daerah, dan kondisi sosial-ekonomi mahasiswa.
Ia menekankan pentingnya perhatian dan peran pemerintah daerah dalam mendukung keberlanjutan pendidikan, termasuk membantu mahasiswa yang kurang mampu.
Turut hadir dalam FRA antara lain Rektor Universitas Teuku Umar, Rektor Universitas Samudra, Rektor ISBI Aceh, Rektor IAIN Lhokseumawe, Rektor IAIN Langsa, Rektor IAIN Takengon, serta Ketua STAIN Tengku Dirundeng Meulaboh.
Forum Rektor Aceh kali ini menjadi ajang diskusi strategis bagi para pimpinan kampus untuk memperkuat sinergi antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal dalam dunia pendidikan tinggi.
Dalam sesi diskusi dan tanya jawab, sejumlah rektor memaparkan inisiatif kampus masing-masing yang telah memberi dampak langsung, seperti pemberdayaan desa, penguatan UMKM, serta program lingkungan berbasis teknologi.
Melalui program Kampus Berdampak, diharapkan muncul lebih banyak inovasi sosial dan teknologi dari perguruan tinggi yang berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals), terutama di daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) seperti Aceh.
