BANDA ACEH, Infoaceh.net – Pemerintah Aceh kembali menegaskan komitmennya dalam mengendalikan inflasi dan mendorong transformasi digital di sektor pendapatan daerah.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Aceh, Rabu (14/5/2025).
Dalam pertemuan yang digelar di Ruang Serbaguna Setda Aceh tersebut, Fadhlullah menyampaikan apresiasi atas kehadiran para bupati/wali kota se-Aceh.
Ia menyebut, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi dua tantangan utama pembangunan saat ini: inflasi dan digitalisasi.
“Isu inflasi bukan hanya soal ekonomi. Ini menyangkut langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan rentan,” ujar Fadhlullah, yang akrab disapa Dek Fadh.
Menurutnya, pengendalian inflasi memerlukan kerja kolektif yang terencana dan berkelanjutan, mencakup ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, serta komunikasi publik yang efektif.
Ia mengungkapkan, inflasi di Aceh saat ini masih dalam batas yang ditetapkan secara nasional. Namun ia mengingatkan, tantangan ke depan semakin kompleks, seperti dampak perubahan iklim, dinamika global, serta volatilitas harga pangan dan energi.
“Karena itu, memperkuat ketahanan pangan menjadi strategi penting,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Wagub juga menyoroti pentingnya akselerasi digitalisasi pendapatan daerah.
Menurutnya, digitalisasi telah menjadi kebutuhan mendesak di tengah perkembangan zaman yang serba cepat.
“Transformasi digital memungkinkan peningkatan efisiensi, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel,” katanya.
Fadhlullah mengapresiasi sejumlah daerah yang telah melakukan inovasi, seperti penerapan sistem digital pada pajak dan retribusi, integrasi dengan sistem perbankan, serta penggunaan QRIS. Namun ia menilai, masih banyak potensi yang perlu digarap.
“Saya minta kepala daerah memberi perhatian khusus kepada perangkat daerah yang menangani pendapatan agar mereka dapat memimpin proses transformasi ini,” ucapnya.
Sebagai arah kebijakan ke depan, Fadhlullah menekankan pentingnya membangun basis data Neraca Pangan Aceh yang akurat, memperkuat program SIGANTANG (Stabilisasi Harga melalui Ketahanan Pangan yang Inklusif), mengoptimalkan peran BUMD dalam distribusi pangan, serta mendorong digitalisasi sistem pembayaran daerah dengan teknologi yang aman dan terintegrasi.
“Selain itu, kita juga perlu meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan agar lebih inovatif dan proaktif dalam mendukung pertumbuhan daerah,” tambahnya.
Ia mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga semangat kolaborasi dan inovasi demi menjawab harapan masyarakat.
“Kita tidak boleh mengecewakan kepercayaan publik. Saya optimistis, pertemuan ini akan menghasilkan kesepakatan konkret yang memperkuat ekonomi daerah,” tandasnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini, menekankan TPID berperan penting menjaga stabilitas harga barang dan jasa di daerah. Menurutnya, digitalisasi juga menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci agar digitalisasi dan pengendalian inflasi berjalan beriringan,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Plt Sekda Aceh M. Nasir Syamaun, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Zulkifli, para bupati/wali kota, pimpinan SKPA, serta anggota TPID dan TP2DD dari seluruh kabupaten/kota di Aceh.
