Infoaceh.net – Nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, terseret dalam pusaran kasus judi online. Dugaan ini mencuat dalam sidang perdana perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).
Ironisnya, Budi Arie yang sebelumnya menjabat Ketua Harian Pencegahan di Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online, justru disebut menerima 50 persen keuntungan dari praktik haram tersebut.
Mantan Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto, yang menjabat sebagai Ketua Satgas berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024, belum memberikan tanggapan saat dimintai komentar oleh Monitorindonesia.com, Senin (19/5/2025).
Dugaan Keterlibatan
Dalam dakwaan jaksa, sejumlah nama disebut, termasuk Zulkarnaen Apriliantony—wiraswasta sekaligus teman dekat Budi Arie; Adhi Kismanto—pegawai Kemenkominfo; Alwin Jabarti Kiemas—Direktur Utama PT Djelas Tandatangan Bersama; serta Muhrijan alias Agus—yang mengaku sebagai utusan pejabat Kemenkominfo.
Dakwaan menyebutkan, pada Oktober 2023, Budi Arie meminta Zulkarnaen mencari pihak yang bisa mengumpulkan data situs judi online. Adhi Kismanto direkrut meski tidak lolos seleksi karena tidak memiliki gelar sarjana, tetapi tetap diterima atas atensi khusus dari Budi Arie.
“Karena adanya atensi dari Saudara Budi Arie, terdakwa Adhi Kismanto tetap diterima bekerja di Kemenkominfo dengan tugas mencari link atau situs judi online,” ungkap jaksa dalam dakwaannya.
Namun, alih-alih diblokir, situs-situs tersebut justru mendapat perlindungan. Komisi pengamanan situs judi dibagi sebesar Rp8 juta per situs per bulan, dengan pembagian: Adhi 20 persen, Zulkarnaen 30 persen, dan Budi Arie 50 persen.
Sidang juga mengungkap bahwa pada April 2024, Budi Arie meminta agar kegiatan ini tidak dilakukan di lantai tiga Kominfo Digital. Arahan itu kemudian disesuaikan dengan pemindahan ke lantai delapan yang membidangi pengajuan pemblokiran.
“Pertemuan dilakukan di rumah dinas Widya Chandra dan disetujui oleh Budi Arie,” ungkap surat dakwaan.
Zulkarnaen menyebut, Budi Arie mengetahui praktik penjagaan situs judi tersebut dan sudah “diamankan” karena hubungan pertemanan.
Pada Mei 2024, Muhrijan menerima daftar 3.900 situs untuk dilindungi dan mendapatkan Rp6 miliar dari Muchlis Nasution. Total keuntungan dari perlindungan situs judi disebut mencapai Rp48,7 miliar.
Dana itu kemudian dibagi dengan sistem kode. Kode “PM” merujuk pada Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi. Sementara “CHF” adalah kombinasi untuk Zulkarnaen dan bagian untuk Budi Arie.
Budi Arie Membantah
Meski namanya disebut dalam dakwaan, Budi Arie menepis tudingan itu.
“Pasti tidak (terlibat),” ujarnya singkat saat ditemui di Istana Negara, November 2024.
Saat ini, Budi tengah berada di Vatikan sebagai utusan Presiden Prabowo Subianto dalam pelantikan Paus Leo XIV. “Saya lagi di Doha menuju Vatikan,” kata Budi, Sabtu (17/5/2025).
Ketua Umum relawan Projo ini juga mengklaim bahwa ada upaya framing jahat dari pihak-pihak tertentu. “Ada framing dari parpol mitra judi online yang tak senang dengan saya,” ucapnya melalui video.
Sekjen Projo, Handoko, juga membela Budi. Ia menegaskan bahwa dakwaan jaksa tidak menyebutkan Budi menerima atau mengetahui adanya alokasi dana sogokan.
“Dakwaan hanya menyebut alokasi dana, bukan bukti penerimaan atau keterlibatan langsung. Ini penting agar tidak menimbulkan persepsi keliru,” tegas Handoko.
Ia menilai penting menjaga keutuhan informasi dan meminta publik tidak mudah terpengaruh oleh narasi sepihak.
Desakan Penegakan Hukum
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, mendesak aparat penegak hukum untuk memeriksa dan memproses Budi Arie secara hukum, apabila terbukti terlibat.
“Kalau terbukti, harus diproses dan dibawa ke pengadilan. Jangan hanya diperiksa,” katanya, Sabtu (17/5/2025).
Tandra juga meminta jaksa penuntut umum mencari bukti lain selain yang tertulis dalam dakwaan, guna memperkuat proses hukum terhadap Budi Arie.
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, bahkan menilai Budi Arie sepatutnya ditetapkan sebagai tersangka dan dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi.
“Jika namanya disebut dalam surat dakwaan sebagai penerima 50 persen keuntungan situs judi, Presiden harus segera mencopotnya,” tegas Hari, Minggu (18/5/2025).
Hari juga menyoroti kemungkinan adanya perlindungan dari oknum di tubuh Polri. “Kalau belum ditetapkan tersangka, patut diduga ada yang membekingi,” ucapnya.
Satgas Judi Online Harus Diperiksa
Keberadaan Satgas Pemberantasan Judi Online dinilai patut ditinjau ulang. Satgas ini dibentuk melalui Keppres Nomor 21 Tahun 2024, berlaku mulai 14 Juni hingga 31 Desember 2024.
Struktur Satgas terdiri dari:
Ketua: Menko Polhukam Hadi Tjahjanto
Wakil Ketua: Menko PMK Muhadjir Effendy
Ketua Harian Pencegahan: Menkominfo Budi Arie Setiadi
Wakil Ketua Harian Pencegahan: Dirjen IKP Kemenkominfo Usman Kansong
Ketua Harian Penegakan Hukum: Kapolri
Wakil Ketua Harian Penegakan Hukum: Kabareskrim Polri
Menurut pengamat kebijakan publik, Fernando Emas, fakta persidangan menjadi dasar penting untuk memeriksa seluruh tim Satgas.
“Kalau satu saja diduga terlibat, seluruh tim perlu diperiksa untuk pengembangan informasi,” ujarnya, Senin (19/5/2025).
Fernando juga meminta PPATK untuk menelusuri aliran dana anggota Satgas. “Tanpa diminta pun PPATK seharusnya proaktif memeriksa rekening mereka,” ujarnya.
Ia berharap Presiden Prabowo dan Kapolri serius menyelesaikan kasus ini hingga tuntas.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menolak berkomentar soal dugaan aliran dana ke Budi Arie. Saat ditanya mengenai anggaran Satgas, ia menjawab singkat, “Menko Polhukam yang tahu, saya tidak paham.”
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Haryoko Ari Prabowo, menyatakan tidak menutup kemungkinan Budi Arie akan diperiksa untuk kebutuhan pembuktian hukum.
“Kita lihat nanti dari kepentingan pembuktian,” ujarnya.
Sementara itu, kelompok Projo dan Budi Arie masih konsisten membantah seluruh tuduhan keterlibatan dalam praktik judi online.
