Jakarta, Infoaceh.net — Anggota Komisi III DPR RI, Prana Putra Sohe, mendesak Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) untuk segera menindaklanjuti tujuh tuntutan warga Papua yang disampaikan dalam aksi demonstrasi di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Selasa (3/6/2025).
“Tuntutan mereka bukan basa-basi. Kementerian HAM harus jadi garda terdepan, bukan sekadar pendengar,” kata Prana kepada wartawan di Senayan, Rabu (4/6/2025).
Ia menilai aspirasi yang disuarakan warga Papua mencerminkan kegelisahan mendalam atas situasi keamanan dan sosial yang tak kunjung membaik. Menurutnya, penghentian kontak senjata, pemulihan fasilitas publik, hingga pelibatan masyarakat adat dalam pembangunan adalah hal mendesak yang mesti dijawab negara.
Prana juga menyinggung 13 rekomendasi yang pernah dikeluarkan Kementerian HAM terkait penanganan konflik di Papua. Di antaranya evaluasi proyek strategis nasional (PSN) yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat adat dan penghentian pendekatan militeristik di wilayah tersebut.
“Kalau rekomendasi cuma ditaruh di rak, apa gunanya? Kementerian HAM harus menunjukkan sikap nyata,” tegas legislator asal Sumatera Selatan itu.
Sebelumnya, puluhan warga Papua menggelar aksi demonstrasi menuntut penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Intan Jaya dan wilayah lainnya. Menteri HAM Natalius Pigai menerima langsung perwakilan massa dan mendengar tujuh tuntutan utama mereka.
Berikut tujuh tuntutan yang diajukan warga Papua:
Segera lakukan investigasi terhadap korban sipil dan adili pelaku pelanggaran HAM oleh militer di Intan Jaya dan wilayah lain Papua.
Bentuk tim investigasi independen untuk mengusut kasus pelanggaran HAM sejak 2018 hingga 2025.
Pulangkan warga sipil yang masih mengungsi di hutan dan sejumlah daerah seperti Timika dan Nabire.
Tolak rencana penambangan emas di Blok Wabu milik PT Antam Tbk di Kabupaten Intan Jaya.
Tarik seluruh pos militer dari Distrik Hitadipa dan kampung sekitarnya.
Tarik seluruh militer nonorganik dari wilayah Intan Jaya dan Tanah Papua.
Hentikan pengiriman militer nonorganik ke seluruh Papua.
Prana mengingatkan, jika negara terus mengabaikan suara masyarakat Papua, konflik horizontal dan ketidakpercayaan terhadap negara akan semakin membesar.
“Papua bukan wilayah konflik. Rakyat Papua punya hak yang sama untuk hidup aman dan damai,” tutupnya
