JAKARTA, Infoaceh.net —Fenomena makin banyaknya kontraktor yang enggan terlibat dalam proyek infrastruktur pemerintah mendapat sorotan tajam dari DPR RI. Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafiuddin Asmoro, menyebut hal ini sebagai alarm serius bagi keberlangsungan pembangunan nasional.
“Ini bukan semata soal pembayaran telat atau prosedur birokrasi yang rumit, tapi sudah menyentuh akar soal iklim kerja yang tidak sehat bagi pelaku jasa konstruksi,” tegas Syafiuddin dalam keterangannya, Rabu (4/6/2025).
Ia menilai fenomena “kapok proyek” mencerminkan ketimpangan dalam skema risiko dan jaminan kepastian antara pemerintah dan kontraktor. Terutama kontraktor skala kecil dan menengah, yang menurutnya paling sering menjadi korban sistem yang timpang.
“Banyak yang mengeluh soal lambatnya pencairan dana, biaya operasional yang membengkak tapi tak ter-cover, dan beban administrasi yang justru memperlambat kerja. Kalau ini terus dibiarkan, sektor konstruksi bisa lumpuh perlahan,” ujarnya.
Legislator asal Dapil Jawa Timur XI ini meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan lembaga teknis terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh. Termasuk skema pengadaan barang dan jasa, sistem penalti, hingga aturan teknis yang dinilai memberatkan pelaku di lapangan.
“Kita ingin proyek strategis berjalan mulus, tapi bagaimana mungkin kalau kontraktor justru trauma ikut tender karena sistemnya menyiksa?” ujar Syafiuddin. “Ini harus jadi alarm bagi pemerintah.”
Syafiuddin juga memastikan Komisi V DPR RI akan mendorong agenda evaluasi tersebut dalam rapat kerja dengan mitra kementerian. Ia menginginkan adanya perubahan sistem yang lebih berkeadilan dan mendukung keberlanjutan pembangunan.
“Sudah saatnya desain ulang kemitraan pemerintah dan kontraktor dilakukan. Harus lebih transparan, adil, dan berpihak pada pelaku riil, bukan sekadar hitungan di atas kertas,” tutupnya.
Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo mengaku mendapat “bisikan” dari Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dhony Rahajoe, soal banyaknya pengusaha yang kapok menggarap proyek pemerintah.
Pernyataan itu dilontarkan dalam forum Creative Infrastructure Financing (CreatIFF) 2025 yang digelar di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (3/6). Dody berharap pengusaha tetap mau membantu pemerintah dalam melanjutkan pembangunan nasional.
