Jakarta, Infoaceh.net – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah tegas tudingan bahwa aktivitas tambang nikel berada di kawasan wisata andalan Raja Ampat, yakni Pulau Piaynemo. Bantahan ini muncul setelah publik ramai menyoroti operasional PT Gag Nikel yang dituding merusak ekosistem di kawasan tersebut.
“Aktivitas pertambangan dilakukan di Pulau Gag, bukan Piaynemo seperti yang diberitakan sejumlah media. Jaraknya 30 sampai 40 kilometer dari Piaynemo, dan itu jauh sekali,” tegas Bahlil dalam keterangannya, Jumat (6/6/2025).
Ia juga mengaku telah beberapa kali berkunjung ke Raja Ampat dan memahami betul letak geografis kawasan tersebut. “Piaynemo memang wilayah pariwisata yang wajib kita jaga. Tapi jangan sampai informasi yang beredar tidak sesuai fakta,” lanjutnya.
Lebih jauh, Bahlil menegaskan bahwa izin usaha pertambangan (IUP) PT Gag Nikel sudah terbit jauh sebelum ia menjabat sebagai menteri.
“Waktu izin itu keluar, saya masih Ketua Umum HIPMI. Belum masuk kabinet,” ujarnya.
Merujuk dokumen Kementerian ESDM, PT Gag Nikel mengantongi Kontrak Karya Generasi VII No. B53/Pres/I/1998, yang ditandatangani pada 19 Januari 1998 oleh Presiden RI kala itu.
Pada awal berdiri, komposisi saham PT Gag Nikel dikuasai oleh Asia Pacific Nickel Pty. Ltd. (75%) dan PT ANTAM Tbk (25%). Namun, sejak 2008, seluruh saham mitra asing telah diakuisisi dan PT ANTAM Tbk kini memegang 100 persen kepemilikan atas perusahaan tersebut.
Bahlil menegaskan bahwa Kementerian ESDM berkomitmen untuk melakukan pengawasan ketat dan audit terhadap aktivitas PT Gag Nikel. Hal ini guna memastikan operasi tambang tetap sesuai dengan prinsip pertambangan yang baik (good mining practice) dan tidak mencemari lingkungan.
“Untuk mengetahui kondisi riil, kita harus cek langsung ke lapangan. Jangan hanya berdasarkan asumsi,” ujarnya.
Sebelumnya, PT Gag Nikel telah dihentikan sementara operasionalnya oleh pemerintah daerah atas dugaan pelanggaran lingkungan. Isu ini memicu kekhawatiran luas bahwa ikon wisata dunia seperti Piaynemo terancam oleh aktivitas industri ekstraktif.
Namun klaim tersebut kini diklarifikasi oleh pemerintah pusat yang menegaskan bahwa area pertambangan berada jauh dari kawasan konservasi wisata.
