Infoaceh.net — Polemik tambang nikel di Raja Ampat kembali memanas. Namun, sorotan tajam terhadap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dinilai memiliki motif yang lebih dalam.
Anggota Komisi XII DPR RI, Rusli Habibie, menyebut bahwa isu lingkungan yang diangkat belakangan ini bisa saja dimanfaatkan untuk menyerang kebijakan reformis yang sedang dijalankan Bahlil, terutama terkait pengetatan royalti dan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari sektor mineral.
“Munculnya isu ini bisa jadi merupakan bentuk reaksi dari kelompok yang tidak puas terhadap kebijakan-kebijakan Kementerian ESDM. Jangan sampai kita ikut permainan yang tujuannya hanya untuk menjatuhkan,” ujar Rusli dalam keterangannya, Minggu (8/6/2025).
Ia menegaskan bahwa Bahlil tengah membawa agenda besar untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Kebijakan yang ditempuh, seperti reformasi royalti dan pengawasan DHE, membuat beberapa kelompok yang selama ini diuntungkan oleh regulasi longgar merasa terganggu.
“Pak Menteri ESDM bukan hanya menjalankan fungsi teknis, tapi juga membawa agenda besar untuk menata ulang sektor energi dan mineral. Itulah mengapa beliau jadi sasaran serangan,” tambah mantan Gubernur Gorontalo itu.
Rusli juga menyatakan dukungannya atas langkah penghentian sementara operasional PT Gag Nikel di Raja Ampat yang diumumkan langsung oleh Menteri Bahlil. Ia menilai kebijakan tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap prinsip kehati-hatian, transparansi, dan aspirasi masyarakat lokal.
“Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menata sektor ini dengan tetap mendengarkan suara rakyat. Tapi kita juga harus waspada terhadap framing yang diarahkan untuk membelokkan arah kebijakan nasional,” tegasnya.
Menurutnya, proses evaluasi terhadap aktivitas pertambangan di Papua Barat harus dilakukan secara objektif dan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menggembosi semangat reformasi sektor sumber daya.
“Percepatan pembangunan nasional jangan diganggu oleh manuver narasi sesat. Jangan sampai isu lingkungan dimanfaatkan untuk menggagalkan langkah strategis pemerintah dalam menata ulang pengelolaan sumber daya alam kita,” pungkasnya.
