Jakarta, Infoaceh.net – Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut izin usaha pertambangan (IUP) milik empat perusahaan tambang di kawasan sensitif lingkungan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Selasa, 10 Juni 2025.
Empat perusahaan yang dicabut izinnya adalah:
PT Anugerah Surya Pratama (ASP)
PT Nurham
PT Mulia Raymond Perkasa (MRP)
PT Kawei Sejahtera Mining (KSM)
“Keputusan ini langsung dari Bapak Presiden setelah memimpin rapat terbatas kemarin,” ujar Prasetyo Hadi. Ia menyebut pencabutan izin merupakan bagian dari langkah penertiban kawasan hutan dan sumber daya alam, sejalan dengan Peraturan Presiden yang terbit pada Januari 2025.
Langkah tegas ini diambil setelah proses panjang verifikasi, investigasi lapangan, dan koordinasi lintas kementerian, melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup.
“Presiden memerintahkan kepada kami semua untuk mengumpulkan data seobjektif mungkin. Dan setelah evaluasi menyeluruh, disimpulkan keempat perusahaan tersebut tidak layak melanjutkan kegiatan pertambangan di wilayah konservasi,” kata Mensesneg.
Keputusan ini langsung disambut positif oleh masyarakat sipil, aktivis lingkungan, serta warga Papua yang selama ini menolak aktivitas tambang di wilayah Raja Ampat — sebuah kawasan yang dikenal sebagai salah satu surga keanekaragaman hayati dunia.
“Apresiasi kami sampaikan kepada publik dan pegiat sosial yang sejak awal bersuara keras. Keputusan ini juga hasil dari desakan publik yang tidak pernah berhenti,” tambah Prasetyo Hadi.
Dalam keterangan pers tersebut, turut hadir sejumlah menteri kunci yang selama ini menangani isu pertambangan di Raja Ampat: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.Sejumlah perusahaan tambang mendapat sorotan tajam sejak awal 2024 karena beroperasi di area yang berbatasan dengan kawasan konservasi laut dan hutan lindung Raja Ampat. Dari lima perusahaan yang mendapat izin, hanya PT Gag Nikel yang tidak terkena pencabutan dalam keputusan ini. Empat lainnya kini resmi dihentikan aktivitasnya.
Pencabutan ini menjadi preseden penting dalam arah kebijakan lingkungan di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran, dan menjadi kemenangan moral bagi gerakan sipil yang memperjuangkan keselamatan alam Papua dari eksploitasi besar-besaran.
