Infoaceh.net – TNI Angkatan Darat (AD) berencana merekrut 24 ribu prajurit tamtama pada tahun 2025 untuk mendukung pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan di seluruh Indonesia. Rencana ini menuai kritik tajam dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan.
Kadispenad Brigjen Wahyu Yudhayana menyebut animo pendaftaran terus meningkat setiap tahun. Untuk 2025, jumlah pendaftar mencapai 107.365 orang dengan 38.835 calon tervalidasi. Ia menyatakan bahwa rekrutmen ini sejalan dengan Doktrin Pertahanan Negara 2023 yang menekankan sistem pertahanan kewilayahan.
Rencana TNI AD tersebut mencakup pembangunan Batalyon Teritorial di 514 kabupaten/kota, masing-masing berdiri di atas lahan seluas 30 hektare. Tiap batalyon akan dilengkapi Kompi Pertanian, Peternakan, Medis, dan Zeni yang akan terlibat langsung dalam pembangunan daerah.
“Prajurit tidak hanya siap tempur, tapi juga hadir sebagai kekuatan pembangunan yang langsung bermanfaat bagi masyarakat,” kata Wahyu, Selasa (10/6).
Namun, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Imparsial, KontraS, YLBHI, PBHI, Amnesty International Indonesia, WALHI, HRWG, ELSAM, dan lainnya mengecam keras rencana tersebut. Menurut mereka, ini melenceng dari tugas pokok TNI yang diatur dalam konstitusi dan UU TNI.
“TNI dilatih untuk perang, bukan untuk urusan pertanian, peternakan, atau kesehatan,” tegas koalisi dalam pernyataan tertulis.
Koalisi menilai, pengalihan fungsi TNI ke ranah sipil justru melemahkan kapasitas tempur dan fokus utama institusi militer. Mereka mendesak Presiden dan DPR untuk mengevaluasi dan menghentikan perekrutan yang dinilai menyimpang dari jati diri TNI sebagai alat pertahanan negara.
