Infoaceh.net — Anggota Komisi II DPR RI, H. Longki Djanggola, mendampingi langsung perwakilan warga dari Desa Minti Makmur dan Polanto Jaya, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, dalam pengaduan resmi konflik agraria ke Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (12/6/2025).
Pengaduan ini merupakan tindak lanjut dari serangkaian pertemuan sebelumnya, termasuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Donggala pada 2 Mei 2025 serta pertemuan aspiratif yang digelar di Rumah Aspirasi Longki Djanggola di Palu.
Konflik ini melibatkan warga eks-transmigrasi yang mengklaim hak atas tanah mereka telah dirampas oleh PT Lestari Tani Teladan (PT LTT), anak perusahaan dari PT Astra Agro Lestari (PT AAL).
“Berdasarkan penyampaian masyarakat, sertifikat hak milik mereka diklaim secara sepihak oleh perusahaan sebagai bagian dari lahan HGU mereka,” ujar Longki Djanggola dalam audiensi di Kanwil ATR/BPN Sulteng.
Longki hadir sebagai bentuk dukungan moral dan politik terhadap masyarakat yang disebut telah mengalami intimidasi, penggusuran paksa, serta penolakan atas dokumen legal kepemilikan tanah mereka.
Anggota DPRD Donggala dari Partai Gerindra, Andi Mangkona, yang juga mendampingi warga, menambahkan bahwa total lahan yang disengketakan mencapai sekitar 40 hektare, termasuk delapan bidang Tanah Kas Desa (TKD).
“Masyarakat memiliki dua dokumen legal yakni Peta Unit Penguasaan Kawasan dan bukti penguasaan resmi transmigrasi. Namun dokumen itu tidak diakui oleh pihak perusahaan,” ungkap Andi.
Tak hanya penguasaan lahan, warga juga melaporkan tindakan intimidatif dari oknum keamanan perusahaan, serta kerugian atas tanaman kakao yang telah ditanam selama bertahun-tahun di atas tanah yang kini diklaim oleh PT LTT.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan ATR/BPN Provinsi Sulawesi Tengah berjanji akan menindaklanjuti laporan warga dan menelaah kembali dokumen-dokumen yang berkaitan dengan status lahan sengketa tersebut.
“Kami minta konflik ini diselesaikan secara adil, transparan, dan menjunjung tinggi kepastian hukum,” tegas Longki, menutup pertemuan.
Konflik agraria ini menambah daftar panjang persoalan kepemilikan lahan antara warga lokal dan perusahaan besar di sektor perkebunan di Indonesia. Masyarakat berharap negara hadir dan berpihak kepada keadilan, bukan hanya kekuatan modal.
