MAKASSAR, Infoaceh.net – Rapat paripurna DPRD Kota Makassar, Kamis (12/6), menjadi panggung penting bagi Fraksi Partai Gerindra untuk menyuarakan aspirasi warga terdampak yang selama ini luput dari perhatian kebijakan.
Anggota DPRD Makassar dari Fraksi Gerindra, Idris, tampil lantang dengan dua tuntutan utama dalam pandangan umum fraksinya: kebijakan pengangkutan sampah gratis untuk warga Kecamatan Manggala dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kontrak yang dirumahkan.
“Terkait program sampah gratis, kami mengusulkan agar Kecamatan Manggala, khususnya yang terkena dampak lingkungan, dibebaskan dari retribusi sampah,” tegas Idris dalam sidang.
Usulan ini, kata Idris, mencerminkan kepekaan politik terhadap keadilan ekologis. Kecamatan Manggala diketahui menjadi wilayah yang terdampak langsung oleh aktivitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA), namun belum mendapat perlakuan khusus dalam kebijakan layanan publik.
Gerindra juga secara tegas menyuarakan keresahan atas nasib ribuan tenaga kontrak yang sempat dirumahkan oleh Pemkot Makassar sejak akhir 2024.
Idris menekankan bahwa proses pemberdayaan SDM ke depan harus berdasarkan kompetensi, bukan hanya administrasi atau politik.
“Kami meminta pemerintah bertanggung jawab atas tenaga kontrak yang telah mengabdi. Pemberdayaan harus berbasis keahlian,” ujarnya.
Fakta Terkini:
- Lebih dari 1.000 tenaga kontrak diberhentikan sejak Desember 2024, termasuk di sektor PDAM dan kebersihan kota.
- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar kini tengah menyusun skema layanan berbasis tarif sosial.
- Rencana penghapusan retribusi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sedang dibahas dalam revisi regulasi retribusi daerah.
- Warga Manggala adalah salah satu kelompok paling terdampak lingkungan karena berdekatan langsung dengan TPA Antang.
Pandangan umum Fraksi Gerindra ini merupakan bagian dari respons terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar 2025–2029.
Komitmen Idris mencerminkan arah perjuangan politik yang lebih membumi, menyentuh isu-isu konkret yang menyangkut hidup masyarakat bawah.
Usulan ini disambut positif, khususnya oleh warga Kecamatan Manggala dan para mantan tenaga kontrak. Mereka berharap pemerintah segera merealisasikan layanan publik yang lebih adil dan berpihak pada rakyat kecil. Gerindra menegaskan bahwa politik harus berpihak, bukan sekadar berkuasa.
