BANDUNG, Infoaceh.net – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Imin) menyatakan Kemenko PM akan mengadopsi paradigma baru dalam upaya mengentaskan kemiskinan.
Strategi ini akan mengedepankan pemberian fasilitas program produktif untuk memberdayakan masyarakat, bukan lagi fokus pada bantuan langsung semata.
Hal ini disampaikan Gus Imin dalam Rembug Warga Koordinasi Pengentasan Kemiskinan di Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, pada Sabtu (21/6).
“Jika pada periode sebelumnya penanggulangan kemiskinan berpusat pada bantuan langsung yang dikenal sebagai Bansos, ke depan kita ingin bantuan sosial ini bersifat pemberdayaan,” jelas Gus Imin.
Lebih lanjut, Gus Imin menargetkan agar masyarakat Indonesia yang masih produktif dan sehat tidak lagi menerima Bansos secara permanen. Ia mendorong mereka untuk mandiri secara ekonomi dan melepaskan diri dari jerat kemiskinan.
“Warga Indonesia yang menerima Bansos maksimal 5 tahun tidak boleh lebih dari itu. Setelah 5 tahun, mereka harus merdeka, mandiri, kuat, dan kokoh, kecuali manula dan disabilitas atau difabel,” tegasnya.
“Mereka yang masih produktif dan sehat harus berhenti (menerima Bansos) setelah 5 tahun. Visi kita adalah mengonsolidasikan dan mengoordinasikan seluruh jenis Bansos, sekitar Rp500 triliun, hingga mencapai tingkat produktif dan memberdayakan,” tambahnya.
Namun, Gus Imin menekankan bahwa paradigma baru ini tidak akan berjalan tanpa terbentuknya ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, semua pihak dan lapisan masyarakat harus terlibat aktif.
“Tentu saja ini membutuhkan sinergi, kolaborasi, dan cara kerja yang melibatkan semua pihak,” tuturnya.
Gus Imin berharap penggunaan paradigma baru ini dapat menurunkan angka kemiskinan di Indonesia secara efektif. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi 0 persen pada tahun 2026.
Acara Rembug Warga ini juga menjadi ajang sosialisasi Inpres 8/2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, serta Inpres 4/2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang akan digunakan untuk pengentasan kemiskinan.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Bupati Kabupaten Bandung Dadang Supriatna turut hadir dan memberikan sambutan dalam acara ini.
Selain itu, hadir pula perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga seperti Kemendesa PDT, Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerja Migran, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga Badan Amil Zakat.
Kehadiran mereka merupakan upaya Kemenko PM dalam mengorkestrasikan solusi pengentasan kemiskinan di Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya.
