Infoaceh.net — Anggota DPR RI Fraksi Gerindra sekaligus Kapoksi Komisi III DPR RI, Muhammad Rahul, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan dalam menyelamatkan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dari praktik perambahan liar dan penguasaan lahan secara ilegal.
Melalui Satgas Penanganan Kawasan Hutan (Satgas PKH), sejak 10 Juni 2025, penertiban telah dilakukan terhadap 81.793 hektare kawasan TNTN. Wilayah yang ditertibkan mencakup daerah yang telah lama diduduki tanpa izin, termasuk Dusun Toro Jaya dan Lubuk Kembang Bunga di Kabupaten Pelalawan.
“Kami di Komisi III DPR RI mengapresiasi ketegasan Kapolda Riau dalam menjaga wibawa hukum dan kelestarian lingkungan. Tapi kami juga mengingatkan, proses ini harus dijalankan secara transparan, manusiawi, dan berpihak pada keadilan sosial,” tegas Muhammad Rahul.
Dalam audiensi publik bersama warga, Kapolda Riau menyampaikan pesan kuat yang mencerminkan pendekatan hukum yang humanis dan berbasis empati. “Saya wakili gajah, boleh saya minta keadilan buat mereka?” ujar Irjen Pol Herry Heryawan.
Muhammad Rahul menilai pernyataan itu bukan sekadar retoris, tetapi sebagai ajakan moral agar negara hadir membela hak-hak makhluk hidup yang tidak bersuara. Ia menekankan bahwa TNTN merupakan habitat penting bagi gajah Sumatera yang kini terancam akibat ekspansi kebun sawit ilegal dan perambahan hutan secara masif.
Tak hanya mengandalkan pendekatan hukum, Kapolda Riau juga menggagas pendekatan budaya dengan menggelar Festival Budaya Melayu di Rumah Singgah Tuan Kadi. Acara ini diisi dengan pembacaan puisi, pantun, dan pertunjukan seni tradisional yang bertujuan menyuarakan pentingnya pelestarian hutan.
“Penyelamatan lingkungan tak cukup dengan kekuasaan. Ia harus disuarakan melalui budaya, nurani, dan edukasi,” ujar Rahul.
Politisi Gerindra itu juga menekankan agar penertiban dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih, termasuk terhadap lahan sawit seluas 574 hektare yang disebut-sebut dikuasai oleh oknum tertentu.
“Kita ingin hukum ditegakkan secara tuntas. Tak boleh ada toleransi terhadap mafia tanah dan penguasa lahan ilegal di kawasan konservasi,” katanya.
Terkait nasib warga yang terdampak penertiban, Rahul meminta pemerintah daerah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyiapkan mekanisme relokasi yang adil dan berkeadaban. Ia menegaskan bahwa warga harus mendapat solusi hidup yang layak.
“Kami akan kawal proses ini agar tak melahirkan konflik horizontal, tapi menjadi momentum perbaikan tata kelola kawasan hutan secara nasional,” ujarnya.
Muhammad Rahul memastikan bahwa Fraksi Gerindra di Komisi III DPR RI akan terus mengawasi proses penegakan hukum di TNTN agar berpijak pada konstitusi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan rakyat.
“Penyelamatan Tesso Nilo bukan hanya soal hutan dan gajah. Ini soal bagaimana negara hadir dengan berwibawa dan berperikemanusiaan. Kami di Fraksi Gerindra berdiri di barisan yang mendukung langkah ini, dari lapangan hingga parlemen,” tutup Rahul.
