Infoaceh.net – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menyoroti fenomena cross pressures atau tekanan silang dalam sistem pemerintahan, terutama dalam implementasi kebijakan kepegawaian seperti penerbitan pertimbangan teknis (pertek) dan pengangkatan ASN maupun PPPK.
Dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Menteri PAN-RB, Mendagri, Kepala BKN, serta para kepala daerah, Senin (30/6/2025), Azis menegaskan perlunya evaluasi serius terhadap pelaksanaan pertek yang kini kerap menjadi batu sandungan di lapangan.
“Semangat awal pertek itu bagus, untuk memastikan kepala daerah tidak bertindak ugal-ugalan dan menjaga keberlanjutan karier ASN yang kompeten. Tapi jika terjadi benturan antara kebijakan pusat dan kebutuhan objektif di daerah, maka harus ada terobosan. Jangan sampai terjadi cross pressures yang merugikan pelayanan publik,” tegas Azis.
Ia mencontohkan, banyak kepala daerah yang memahami kebutuhan organisasinya justru terhambat karena aturan teknis dari pusat yang dianggap terlalu kaku. Situasi ini dinilai menghambat efektivitas penempatan pejabat yang sesuai kompetensi.
Selain itu, Azis juga menyentil lambannya eksekusi kebijakan afirmatif penyelesaian tenaga honorer. Ia meminta pemerintah pusat tak lagi membuka ruang “tawar-menawar” dan segera menjalankan janji pengangkatan ASN serta PPPK secara tegas dan tepat waktu.
“Kami di Fraksi Gerindra mendukung penuh enam butir kebijakan penyelesaian honorer yang sudah diumumkan pemerintah. Tapi kebijakan itu harus dilaksanakan tegas, tanpa main-main lagi. Kalau sudah ditetapkan pengangkatan paling lambat Juli dan Oktober, maka harus dijalankan,” ujar Azis.
Ia mengingatkan, jika pemerintah pusat tidak bersikap tegas, maka masalah baru bisa menumpuk dan mengganggu stabilitas birokrasi nasional.
“Jangan sampai kebijakan yang sudah diumumkan justru dilanggar sendiri. Itu akan menurunkan wibawa lembaga negara. Harus ada sanksi jika ada yang melanggar,” tambahnya.
Azis menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa tidak ada kebijakan yang sempurna sejak awal. Menurutnya, pemerintah harus membuka ruang untuk koreksi dan penyempurnaan kebijakan agar tetap adaptif terhadap dinamika birokrasi.
