Jakarta, Infoaceh.net – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadhli yang sebelumnya dikenal keras mengkritik dan mengecam dominasi Partai Gerindra dalam dinamika pemerintahan Aceh, kini telah berubah sikap dan melunak.
Pernyataan keras Ketua DPRA Zulfadhli yang pernah menyindir bahwa “lima kursi Gerindra tak bisa atur Aceh” kini terasa kontras dengan langkah terbarunya.
Ia ikut bahkan ikut mendampingi Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) melobi Fraksi Partai Gerindra DPR RI di Jakarta, Jumat (4/7/2025), guna mencari dukungan pusat terhadap berbagai agenda strategis Aceh.
Pertemuan itu berlangsung di ruang Fraksi Gerindra, Gedung Nusantara I DPR RI, dan dihadiri oleh Ketua Fraksi Gerindra Budisatrio Djiwandono serta Anggota DPR RI asal Aceh, TA Khalid.
Gubernur Mualem menyampaikan sejumlah aspirasi Pemerintah Aceh, di antaranya revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), peningkatan Dana Otonomi Khusus menjadi 2,5% dari DAU Nasional tanpa batas waktu, pengembalian pengelolaan Blang Padang kepada Masjid Raya Baiturrahman, serta hibah BMN di kawasan KEK Arun Lhokseumawe ke Pemerintah Aceh.
“Dana Otsus adalah instrumen penting bagi percepatan pembangunan dan keadilan pasca-konflik. Kami berharap Gerindra mendukung ini,” kata Mualem.
Kehadiran Zulfadhli dalam pertemuan ini menuai sorotan. Pasalnya, belum lama ini dalam Rapat Paripurna DPRA, tepatnya Jum’at malam (21/2/2025), ia secara lantang menuding Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah alias Dek Fad—yang juga Ketua DPD Gerindra Aceh—bermain di balik penunjukan Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh melalui surat yang ia sebut cacat administrasi.
Saat itu, Zulfadhli menyindir keras pengaruh Gerindra yang hanya memiliki lima kursi di DPRA. “Lima kursi tidak bisa atur Aceh!” tegasnya kala itu, sambil menyebut penunjukan Alhudri bukan produk resmi Badan Kepegawaian Aceh (BKA).
Namun kini, Zulfadhli tampak bergandengan tangan dengan pihak yang sebelumnya ia tuding keras.
Ia duduk berdampingan dengan Plt Sekda Aceh M. Nasir dalam forum lobi politik bersama elite Fraksi Gerindra DPR RI.
Langkah ini memunculkan tanda tanya besar di kalangan publik dan elite lokal: Apakah ini bentuk konsolidasi strategis demi kepentingan Aceh, atau sekadar kompromi politik setelah ketegangan di internal pemerintahan daerah?
Yang jelas, perjalanan politik Zulfadhli memasuki babak baru—dari suara keras menolak dominasi Partai Gerindra di Aceh, kini justru menggandeng erat mereka yang dulu dikecam dan dituding ‘bermain’ dalam urusan Aceh.
Langkah ini menunjukkan perubahan strategi politik Ketua DPRA yang sebelumnya vokal menyerang, kini turut menjalin komunikasi intensif dengan pusat dalam memperjuangkan agenda daerah.
