Infoaceh.net – Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) melontarkan kritik tajam terhadap Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, menyusul beredarnya surat resmi kementerian yang diduga digunakan untuk memfasilitasi perjalanan istri sang menteri, Tina Astari, ke Eropa dengan embel-embel “Misi Budaya”.
Surat berkop Kementerian Koperasi dan UKM RI bernomor B-466/SM.UMKM/PR.01/2025 tertanggal 30 Juni 2025, ditujukan kepada perwakilan diplomatik Indonesia di sejumlah negara Eropa. Surat itu meminta dukungan untuk agenda luar negeri Tina Astari dari tanggal 30 Juni hingga 14 Juli 2025 ke delapan negara: Turki, Bulgaria, Belanda, Belgia, Prancis, Swiss, dan Italia.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menilai langkah ini sebagai dugaan penyalahgunaan jabatan, mengingat Tina bukan pejabat negara, melainkan hanya istri menteri.
“Menteri UMKM seharusnya fokus menjalankan tugas negara, bukan mengurus plesiran istri dengan fasilitas negara. Ini bertolak belakang dengan arahan Presiden Prabowo soal integritas tinggi para menteri,” tegas Joko, Kamis (4/7/2025).
Dalam tangkapan layar yang viral di media sosial, terutama di akun X @MurtadhaOne1, terlihat permintaan resmi kepada KBRI untuk mendampingi Tina Astari dalam kegiatan non-pemerintahan yang dikemas sebagai “Misi Budaya”.
Namun, hingga kini belum ada penjelasan resmi dari Kementerian UMKM terkait urgensi, manfaat, atau legalitas kegiatan tersebut bagi publik.
“Apakah ini benar misi budaya, atau justru misi plesiran berbungkus negara?” sindir Joko.
KAMAKSI pun mengingatkan bahwa tindakan seperti ini berpotensi melanggar Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang melarang pejabat menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau keluarga.
“Jika Menteri Maman punya rasa tanggung jawab dan budaya malu, seharusnya dia mengundurkan diri,” tambah Joko.
Kritik ini juga diarahkan sebagai bentuk pengawalan terhadap semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan disiplin, efisiensi anggaran, dan kepemimpinan yang berpihak pada rakyat kecil.
“Ini bukan hanya soal etika birokrasi, tapi juga soal rasa keadilan. Uang negara harusnya untuk rakyat, bukan buat wisata keluarga pejabat,” ujar Joko.
KAMAKSI juga menilai bahwa penggunaan fasilitas negara oleh keluarga pejabat dalam kegiatan non-struktural adalah bentuk penyimpangan yang mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Joko memastikan bahwa pihaknya akan terus mengawal transparansi anggaran dan integritas pejabat publik.
“Pejabat yang tidak bisa menjadi teladan dan malah menjadi beban rakyat, lebih baik mundur daripada terus merugikan negara,” pungkasnya.
