BANDA ACEH, Infoaceh.net — Seratusan massa yang tergabung dalam gerakan Rakyat Aceh Menggugat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Aceh, Jalan Teuku Nyak Arief, Banda Aceh, Senin (7/7/2025).
Dalam aksinya, massa menyuarakan dua isu krusial: penolakan pembangunan lima batalyon TNI di Aceh dan tuntutan pengembalian lahan wakaf Blang Padang kepada Masjid Raya Baiturrahman.
Aksi yang digelar di atas mobil bak terbuka itu dijaga ketat aparat kepolisian.
Massa sempat memblokade jalan dari arah Simpang Masjid Oman Al Makmur Lampriek menuju Simpang Mesra setelah tidak diizinkan masuk ke dalam kawasan kantor gubernur.
Massa membawa sejumlah spanduk dan poster dengan tulisan bernada protes keras, seperti: “Kembalikan Tanah Blang Padang, Itu Tanah Wakaf, Bukan Tanah Rampasan”, “TNI Jangan Serakah”, dan “Rakyat Aceh Menggugat Keadilan dan Kemerdekaan atas Bangsa Aceh.”
Koordinator aksi, Yulindawati, dalam orasinya menegaskan bahwa Blang Padang adalah tanah wakaf yang diserahkan oleh Sultan Iskandar Muda kepada Masjid Raya Baiturrahman.
Ia mempertanyakan legalitas penguasaan lahan itu oleh TNI, yang kini tercatat sebagai aset negara.
“Tanah Blang Padang adalah tanah adat dan tanah wakaf. Bukan tanah rampasan, bukan pula peninggalan Belanda. Tidak ada hak TNI untuk menguasainya, apalagi mendaftarkannya sebagai tanah negara,” ujarnya lantang.
Selain itu, massa juga menolak rencana pembangunan lima batalyon TNI di sejumlah kabupaten di Aceh.
Mereka menilai hal itu sebagai pelanggaran serius terhadap Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, yang menjadi dasar perdamaian antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
“Pendirian lima batalyon TNI di Aceh adalah pelanggaran nyata terhadap MoU Helsinki. Ini ancaman terhadap perdamaian yang telah dibangun dengan susah payah,” tambah Yulindawati.
Hingga aksi berakhir, massa tetap berada di lokasi meskipun tidak diizinkan menemui pejabat pemerintahan.
Mereka menegaskan akan terus menggelar aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak ditanggapi.
