BANDA ACEH, Infoaceh.net – Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Aceh, dr Munawar SpOG, menyebutkan bahwa kasus HIV/AIDS di Aceh saat ini berada dalam kondisi kegawatdaruratan.
Hal ini disampaikan dalam diskusi saat kunjungan silaturahmi ke kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh di Banda Aceh, Selasa (15/7/2025).
Dalam diskusi bersama jajaran pengurus dan penasihat PWI, Munawar mengungkapkan bahwa peningkatan kasus HIV/AIDS banyak disumbang oleh hubungan sejenis antar pria (gay) serta perilaku seks bebas suami yang “jajan” di luar, kemudian menularkan virus tersebut kepada istri dan anak-anak.
“Salah satu potensi HIV yang paling besar adalah hubungan sejenis laki-laki. Ini menjadi tantangan serius bagi kami,” ungkap Munawar.
Ia juga menyoroti keterbatasan dalam melakukan skrining pendatang dari luar Aceh karena terkendala aspek hak asasi manusia (HAM).
Masalah lain yang tak kalah krusial menurut Munawar adalah masih rendahnya cakupan imunisasi di Aceh. Ironisnya, penolakan imunisasi tidak hanya datang dari masyarakat umum, tetapi juga dari kalangan tenaga kesehatan dan tokoh masyarakat.
“Ada yang bahkan melempar mobil Puskesmas karena menolak imunisasi,” katanya.
Munawar menegaskan, imunisasi merupakan faktor kunci dalam mencegah stunting di Aceh yang masih tinggi. Saat ini, angka stunting di Aceh tercatat menurun menjadi 28,6 persen dari sebelumnya 29,4 persen.
Pemerintah kini menambah jumlah imunisasi wajib menjadi 14 jenis, termasuk vaksin HPV, Tifoid, dan Hepatitis A, sebagai persiapan menuju Generasi Emas 2045.
Terkait penyebaran informasi keliru di media sosial, Munawar berharap media arus utama seperti jaringan PWI Aceh bisa menjadi mitra strategis dalam menyebarkan edukasi kesehatan secara benar.
“Kami siap berkolaborasi dengan media untuk melawan hoaks dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya imunisasi dan perilaku hidup sehat,” tegasnya.
Munawar juga menyampaikan program nasional lain seperti makan bergizi gratis (MBG) yang kini ditangani langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN), dengan keterlibatan lintas sektor termasuk Dinkes dalam forum evaluasi.
