Jakarta, Infoaceh.net – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 akan difokuskan untuk memperkuat kedaulatan pangan, energi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang produktif dan inklusif.
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (24/7/2025), usai menyampaikan hasil pembahasan pendahuluan RAPBN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.
“Badan Anggaran sesuai UU MD3 dan tata tertib DPR bertugas menyelesaikan pembahasan awal RAPBN sebelum akhir Juli. Kami sudah merampungkannya bersama pemerintah dan Bank Indonesia,” ungkap Gus Jazil, sapaan akrab Jazilul Fawaid.
Ia memaparkan, pembahasan berlangsung sejak 1 hingga 22 Juli 2025 bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur BI. Dalam forum tersebut, dibentuk empat panitia kerja (Panja) untuk mendalami berbagai isu strategis.
Seluruh laporan Panja disampaikan dalam rapat kerja tanggal 22 Juli 2025 dan disepakati sebagai dasar penyusunan RUU APBN 2026 dan Nota Keuangannya.
RKP 2026 sendiri mengangkat tema Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,20–5,80 persen, GNI per kapita sebesar USD 5.520, penurunan emisi gas rumah kaca hingga 37,14 persen, serta indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 76,67.
Indikator lain yang disasar adalah tingkat kemiskinan 6,5–7,5 persen, pengangguran terbuka 4,44–4,96 persen, rasio gini 0,377–0,380, kemiskinan ekstrem 0,0–0,5 persen, indeks modal manusia 0,57, indeks kesejahteraan petani 0,7731, serta penciptaan lapangan kerja formal sebesar 37,95 persen.
Selain itu, delapan prioritas pembangunan nasional juga telah ditetapkan. Mulai dari memperkuat ideologi Pancasila, sistem pertahanan keamanan negara, pengembangan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja, hingga pembangunan sumber daya manusia (SDM).
“Pemerintah juga akan melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam demi meningkatkan nilai tambah di dalam negeri,” ujar Wakil Ketua Umum PKB itu.
Ia menambahkan, APBN 2026 juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui dukungan anggaran dan program pembangunan regional, serta penguatan kebijakan perpajakan, subsidi energi, transfer ke daerah, dan pembiayaan anggaran.
