Infoaceh.net – Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, kembali menunjukkan dominasinya dalam tubuh partai berlambang banteng moncong putih. Dalam Kongres VI PDIP yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (2/8/2025), Megawati secara resmi melantik jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP periode 2025–2030.
Tak hanya menetapkan 37 nama pengurus pusat, Megawati juga secara mengejutkan menyatakan dirinya tetap menjabat sebagai Sekretaris Jenderal partai, posisi strategis yang umumnya dipegang oleh tokoh operasional partai harian.
“Atas nama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, saya melantik DPP PDI Perjuangan untuk membantu kerja-kerja partai. Apakah saudara bersedia untuk dilantik?” ujar Megawati di hadapan ribuan kader.
Serempak, jajaran pengurus yang hadir menjawab, “Bersedia!”
Proses pelantikan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan, yang dibacakan langsung oleh Megawati dan diikuti seluruh pengurus baru dari atas panggung utama kongres.
Beberapa nama besar masuk dalam komposisi struktural, seperti Ganjar Pranowo yang ditunjuk sebagai Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, serta Puan Maharani yang dipercaya mengisi posisi Ketua Bidang Politik. Putra Megawati, Prananda Prabowo, juga tetap bercokol sebagai Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital.
Hal yang menjadi sorotan tajam publik adalah Megawati yang kembali menempatkan dirinya sebagai Sekretaris Jenderal, posisi yang dalam periode sebelumnya dijabat oleh Hasto Kristiyanto. Belum jelas apakah Hasto digeser karena tersandung kasus hukum atau hanya strategi pengamanan internal, namun pernyataan Megawati sehari sebelumnya soal ketidakadilan hukum terhadap Hasto tampaknya memberi sinyal kuat akan soliditas dan loyalitas struktural di tubuh PDIP.
Berikut daftar lengkap susunan DPP PDIP 2025–2030:
Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri
Sekretaris Jenderal: Megawati Soekarnoputri
Bendahara Umum: Olly Dondokambey
Ketua Bidang Politik: Puan Maharani
Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Ganjar Pranowo
Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM: Yasonna H. Laoly
Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Muhammad Prananda Prabowo
Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini
Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan: Puti Guntur Soekarno
Ketua Bidang Perekonomian: Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
Ketua Bidang Industri dan Tenaga Kerja: Darmadi Durianto
Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah
Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Saiful Hidayat
Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning
Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi: Azwar Anas
Ketua Bidang Jaminan Sosial: Charles Honoris
Ketua Bidang Perempuan dan Anak: Bintang Darmawati
Ketua Bidang Pertanian dan Pangan: Sadarestuwati
Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup: Eriko Sotarduga
Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan: Rokhmin Dahuri
Ketua Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani
Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: MY Esti Wijayanti
Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan: Zuhairi Misrawi
Ketua Bidang Hukum dan Advokasi: Ronny Talapessy
Ketua Bidang Organisasi: Andreas Hugo Pareira
Ketua Bidang Sumber Daya: Said Abdullah
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif: Deddy Sitorus
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif: Bambang Wuryanto
Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun
Wakil Sekjen Internal: Dolfie O.F.P.
Wakil Sekjen Pemerintahan: Utut Adianto
Wakil Sekjen Kerakyatan: Sri Rahayu
Wakil Sekjen Komunikasi: Adian Napitupulu
Wakil Sekjen Kesekretariatan: Yoseph Aryo Adhi Dharmo
Wakil Bendahara Internal: Rudianto Tjen
Wakil Bendahara Eksternal: Yuke Yurike
Dengan struktur super gemuk dan diisi oleh nama-nama senior yang sudah kenyang pengalaman, PDIP dipastikan akan menghadapi periode politik ke depan dengan pertahanan internal yang solid—meski di sisi lain juga menimbulkan tanda tanya atas regenerasi dan keterbukaan terhadap kader-kader baru.
Kongres VI PDIP yang berlangsung sejak akhir Juli itu juga menjadi panggung konsolidasi besar-besaran, menyusul tekanan politik pasca Pilpres 2024 yang tidak berpihak pada partai ini. Struktur baru ini disebut-sebut menjadi kunci arah baru PDIP dalam lima tahun ke depan—baik di dalam maupun di luar pemerintahan.
