Infoaceh.net – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto akhirnya angkat bicara menanggapi bantahan Bupati Kolaka Timur (Koltim), Abd Azis, yang sebelumnya disebut-sebut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Sulawesi Tenggara.
Menurut Setyo, memang benar Abd Azis tidak berada di lokasi saat tim KPK melakukan OTT. “Memang Bupati sedang tidak di tempat, tapi ada beberapa pihak dari unsur swasta dan PNS yang diamankan,” ujar Setyo kepada wartawan, Kamis sore, 7 Agustus 2025.
Ia menegaskan bahwa pernyataan awal KPK hanya menyebutkan adanya OTT tanpa menyebutkan nama kepala daerah atau pihak-pihak tertentu. “Penjelasan awal KPK hanya membenarkan adanya OTT, belum menyebutkan orang yang terlibat,” tambahnya.
Namun sebelumnya, pernyataan berbeda justru disampaikan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang secara eksplisit menyebut nama Bupati Koltim. “(Bupati) Koltim, tim masih di sana,” kata Tanak saat dikonfirmasi RMOL, Kamis siang.
Pernyataan ini sontak menimbulkan kegaduhan di publik, terlebih setelah Abd Azis sendiri membantah keterlibatan dalam OTT tersebut. Dalam konferensi pers di sela kegiatan Rakernas Partai NasDem di Makassar, Azis menyampaikan kekesalannya.
“Saya baru dengar kabar ini tiga jam lalu. Hari ini saya dalam kondisi baik dan sedang mengikuti rakernas. Kalau ada proses penyelidikan, saya siap taat dan patuh. Tapi kalau ini bagian dari drama dan framing, itu sangat mengganggu secara psikologis dan juga meresahkan masyarakat,” tegas Azis.
Kritik tajam juga datang dari Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni. Ia menuding KPK telah menciptakan kegaduhan dengan memainkan drama di ruang publik. “Kami menghormati hukum dan proses penyelidikan, tapi jangan lakukan drama di media sosial,” kata Sahroni.
Sahroni menyebut, saat kabar OTT mencuat, Abd Azis tengah berada di sisinya mengikuti Rakernas. “Kalau berita yang tidak ada menjadi ada, itu jadi pertanyaan. Sangat disayangkan jika drama ini dimainkan oleh pihak yang tidak jelas maksud dan tujuannya,” ujarnya.
Pernyataan yang saling bertolak belakang antara pimpinan KPK memunculkan spekulasi adanya kekacauan komunikasi internal maupun potensi intervensi politik dalam penegakan hukum.
Di tengah sorotan publik terhadap independensi KPK, narasi “drama OTT” semacam ini berpotensi menggerus kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antirasuah tersebut.
