Jakarta, Infoaceh.net – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB, Chusnunia Chalim, menyentil pemerintah soal minimnya keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Chusnunia, program strategis itu seharusnya menjadi ladang pemberdayaan ekonomi rakyat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Banyak pelaku UMKM, khususnya usaha kuliner dan jasa katering, mengeluhkan tidak dilibatkan dalam distribusi makanan MBG.
“UMKM ini punya potensi besar. Tapi mereka malah jadi penonton. Harusnya dilibatkan penuh, bukan disisihkan,” tegas Chusnunia di Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Berdasarkan data Kemenkop UKM, ada sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia, dan hampir setengahnya adalah perempuan. Selain itu, terdapat 30.900 UMKM jasa katering yang seharusnya bisa menjadi mitra pemerintah dalam rantai pasok MBG.
Namun, kendala klasik seperti persoalan permodalan dan syarat teknis dapur berstandar, menjadi tembok penghalang. “Pemerintah harus hadir. Sediakan skema pembiayaan dan sederhanakan aturan. Kalau tidak, ya UMKM tetap tersisih,” kata mantan Wagub Lampung itu.
Chusnunia, yang akrab disapa Nunik, juga menyoroti akses informasi lelang proyek MBG yang dinilai masih tertutup dan tidak ramah bagi UMKM. Ia mendorong adanya pendampingan langsung kepada pelaku usaha agar mampu memenuhi syarat sebagai mitra resmi pemerintah.
“Kalau mau UMKM naik kelas, harus dibantu dari hulu ke hilir. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian,” ujar Nunik.
Ia juga mendorong UMKM membangun kolaborasi dengan perusahaan besar penyedia MBG serta membentuk koperasi atau kelompok usaha agar lebih kuat dari segi daya saing dan keberlanjutan.
“Bersatu adalah kunci. Dengan membentuk kelompok, posisi tawar UMKM meningkat, dan mereka bisa ikut ambil bagian dalam proyek nasional ini,” tutupnya.
