Banda Aceh, Infoaceh.net –
Dua puluh tahun setelah tercapainya perdamaian di Aceh, tantangan baru muncul: kualitas sumber daya manusia (SDM) yang belum sebanding dengan harapan.
Menyadari bahwa perdamaian tidak akan bertahan lama tanpa dukungan kapasitas masyarakat yang kuat, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (USK) dan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) resmi menjalin kerja sama strategis untuk menggenjot pembangunan SDM di Tanah Rencong.
Komitmen itu diwujudkan dalam bentuk penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) dan Implementation of Agreement (IA) di Gedung Balee Meuseuraya Aceh (BMA), Banda Aceh, Jum’at (15/8/2025), bertepatan dengan peringatan dua dekade damai Aceh.
Direktur Pascasarjana USK, Prof Dr Hizir menyebut kerja sama ini sebagai langkah penting dalam menghubungkan dunia akademik dengan realitas sosial-politik Aceh.
“Damai bukan berarti semua persoalan selesai. Tantangan terbesar kita sekarang adalah bagaimana membangun SDM agar Aceh tidak hanya damai, tapi juga berdaya saing. Karena itu, implementasi kerja sama ini akan dijalankan langsung oleh Magister Damai dan Resolusi Konflik (MDRK),” jelas Hizir.
Senada, Ketua BRA Jamaluddin menekankan bahwa tanpa SDM yang mumpuni, perdamaian yang sudah dibangun dengan susah payah akan rapuh.
“Kerja sama ini bukan untuk kampus saja, tapi juga untuk kawan-kawan KPA, korban konflik, dan masyarakat luas. Pendidikan dan penguatan kapasitas harus menjadi tulang punggung agar damai bisa berkelanjutan,” ujarnya.
Melalui MoA tersebut, kedua pihak menyepakati enam poin penting, yakni:
1. Tri Dharma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
2. Peningkatan kompetensi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan melalui fellowship, magang, serta program kajian.
3. Pelatihan, workshop, dan konferensi untuk memperkuat jejaring dan kapasitas akademik.
4. Publikasi ilmiah yang mendorong pengembangan ilmu dan dokumentasi perdamaian.
5. Diseminasi informasi agar program dan produk bisa dirasakan masyarakat.
6. Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk mendukung program berkelanjutan.
Enam kesepakatan ini dinilai sebagai fondasi agar kerja sama tidak berhenti di meja seremonial, tetapi benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi Aceh.
Penandatanganan ini berlangsung khidmat dalam suasana refleksi 20 tahun perdamaian.
Sejumlah tokoh hadir menyaksikan, mulai dari Wakil Menteri, Gubernur Aceh, Forkopimda, DPRA, para SKPA, hingga mantan Gubernur Aceh seperti Azwar Abu Bakar, Irwandi Yusuf, dan Zaini Abdullah.
Delegasi yang pernah terlibat dalam proses MoU Helsinki juga turut hadir, menandai kesinambungan antara rekonsiliasi politik dan pembangunan SDM.
Kesepakatan USK–BRA ini diharapkan tidak berhenti sebagai seremoni belaka, melainkan menjadi momentum lahirnya terobosan nyata.
Dua dekade damai telah memberi ruang bagi pembangunan fisik dan infrastruktur, namun kini saatnya Aceh berfokus pada kualitas manusianya.
Perdamaian tanpa penguatan SDM hanya akan menjadi sejarah yang dikenang, bukan masa depan yang dijalani.
